Idealnya, aturan turunan dilakukan konsultasi publik tatap muka termasuk melakukan focus group discussion.

Sejumlah klausul aturan dalam RPP PDP dinilai akan memberatkan pelaku usaha dan tidak sesuai standar international.

Rudiantara juga menegaskan bahwa peraturan pelaksana harus condong kepada arahan untuk mendorong kepatuhan pengendali dan prosesor data pribadi dan tidak berfokus kepada sanksi.