Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyebut ada sebagian program pengembangan lapangan minyak dan gas (migas) yang menggunakan skema gross split atau bagi hasil justru tak dikerjakan.

Saat ini Pemerintah tengah menggodok revisi Undang-Undang No.22 Tahun 2001 terkait Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Dengan adanya revisi ini, kabarnya pembubaran Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi akan dilakukan.

Seusai menggelar 4th International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) dari tanggal 20 hingga 22 September 2023. SKK Migas membawa total 60 perjanjian yang diteken dengan nilai lebih dari US$7,1 miliar atau setara Rp108,6 triliun (kurs Rp15.300 per dolar AS).