Harga emas hari ini

Perokok Anak

Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI) menolak aturan tembakau di Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kesehatan yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang (UU) Kesehatan No. 17 Tahun 2023, khususnya terkait larangan penjualan rokok dengan zonasi 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.
Ilustrasi Rokok dalam Asbak (Freepik.com/fabrikasimf)
Ilustrasi Rokok dalam Asbak (Freepik.com/fabrikasimf)
Seorang Pria Memegang Sebatang Rokok di Tangannya di London, Inggris (Reuters/Maja Smiejkowska)

Produk Tembakau Alternatif Tak Pernah Ditujukan Bagi Anak-anak

Sejumlah asosiasi konsumen memastikan produk tembakau alternatif, seperti rokok elektronik (vape) dan produk tembakau yang dipanaskan, hanya diperuntukkan bagi perokok dewasa yang selama ini kesulitan untuk beralih dari kebiasaan merokok.
Vape Berdiri di Lemari Pajangan di Sebuah Toko Vape, di Melbourne (Reuters/Sandra Sanders)

Australia Resmi Larang Impor Vape Sekali Pakai

Meski menjadi salah satu negara dengan tingkat merokok terendah di OECD, kelompok negara-negara kaya, penggunaan vape/rokok elektronik di Australia meningkat pesat, terutama di kalangan kaum muda. Menurut data pemerintah, sekitar satu dari lima orang usia 18 hingga 24 tahun menggunakan rokok elektronik.
Petugas kesehatan Puskemas Tanah Tinggi melakukan tes usap PCR kepada siswa di SDN Daan Mogot 3, Kota Tangerang, 19 Mei 2022. Tes usap tersebut dilakukan sebagai pengawasan dan evaluasi terhadap pembelajaran tatap muka kapasitas 100 persen sesuai imbauan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Ketidaksesuaian Data Kesehatan Hambat Implementasi Kebijakan Strategis

Penghimpunan data yang berbeda dari kementerian atau lembaga pelat merah seringkali menimbulkan kebingungan di publik. Situasi yang umum disebut diskrepansi ini juga celakanya memiliki potensi menghambat implementasi kebijakan-kebijakan strategis pemerintah. Multitafsir terhadap data yang berbeda-beda disebut akan memicu perumusan kebijakan yang tidak efektif.
Loading...