Otonomi Daerah

Jika seluruh 341 usulan DOB disetujui, negara harus menyediakan dana awal yang sangat besar. Dengan estimasi konservatif Rp300 miliar per kabupaten/kota dan Rp1 triliun per provinsi, kebutuhan anggaran bisa menembus lebih dari Rp100 triliun—angka yang setara dengan pembangunan tahap awal Ibu Kota Nusantara (IKN).
putri-nabila-V3NC4xG_CA0-unsplash.jpg
Peta Indonesia
Grebeg Maulud di Kota Solo.

Menakar Seberapa Besar Manfaat Pemekaran Wilayah di Indonesia

Meskipun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mengalami peningkatan setiap tahunnya, pertumbuhan tersebut sebagian besar ditopang oleh tingginya transfer Dana Perimbangan dari pemerintah pusat, bukan dari kekuatan ekonomi lokal.
solo.jpg

Solo Menuju Daerah Istimewa Surakarta? Ini Pertimbangan Sejarah dan Politiknya

Setelah Indonesia merdeka, Surakarta sempat diberikan status sebagai Daerah Istimewa Surakarta. Status ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas dukungan Kraton Kasunanan Surakarta terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia.
Ilustrasi Pasar Tradisional - Panji 3.jpg

Otonomi Daerah yang Terus Menggerogoti APBN

24 tahun pelaksanaan otonomi daerah belum banyak memberi perubahan bagi rakyat di 38 provinsi. Yang ada, pemerintah daerah masih terus menengadahkan tangan ke Jakarta. Celakanya, dana itu banyak diselewengkan untuk kepentingan pribadi kepala daerah, bahkan menyimpang dari peruntukan yang tercantum di APBN.