Gappri
Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI Henry Najoan berpandangan, pentingnya melibatkan stakeholders terkait akan memastikan keseimbangan yang inklusif dan berkeadilan antara aspek kesehatan, tenaga kerja lHT, pertanian tembakau dan cengkeh, peredaran rokok murah yang tidak jelas produsennya dan penerimaan negara melalui Peta Jalan (Roadmap) lndustri Hasil Tembakau 2026-2029.
Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) menggelar aksi damai didepan gedung DPR. Seluruh mata rantai dalam ekosistem pertembakauan, termasuk tenaga kerja, mendesak Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk menghapus pasal tembakau yang dinilai diskriminatif dalam Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU kesehatan), yakni Pasal 154 sampai Pasal 158. Rabu 14 Juni 2023. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia
Tolak PP 28/2024 dan Aturan Turunannya, GAPPRI: Ganggu Kelangsungan Usaha
Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI, Henry Najoan berpandangan, proses pembuatan regulasi tersebut minim transparansi dan tidak melibatkan pelaku IHT sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam produk hukum yang dihasilkan.
Perumusan PP 28/2024 Tak Libatkan GAPPRI, DPR Singgung Dampak ke Pekerja
Indah juga mengingatkan bahwa efek sosial dari PHK di sektor ini dapat memicu kriminalitas dan dampak sosial lain yang meresahkan.
3 Rekomendasi Pusat Ekonomi UB untuk Jaga Stabilitas Industri Hasil Tembakau
Menurut Prof. Dr. Candra Fajri Ananda, rokok golongan 1 menunjukkan elastisitas harga yang negatif, yang berarti lebih sensitif terhadap perubahan harga dibandingkan dengan rokok golongan 2 dan 3. Hal ini menandakan bahwa konsumen rokok dari golongan 1 lebih cepat merespons kenaikan harga dengan mengurangi pembelian atau beralih ke rokok yang lebih murah.