Rekomendasi

Dbh Migas

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Selasa, 20 Desember 2022. Pemanggilan itu terkait pernyataan sang bupati yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan dalam persoalan dana bagi hasil (DBH).
Kemendagri bersama Bupati Meranti.jpeg
Belum Bahas Terkait Sanksi untuk Bupati Meranti, Kemendagri : Baru Bahas Skema DBH
IMG_20221216_102252.jpg

Buntut Tudingan Bupati, Kemenkeu Akui Sudah Bayar Dana Bagi Hasil Kabupaten Meranti Senilai Rp208 Miliar

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menilai tidak ada penjelasan rinci soal pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kemenkeu.
Menteri ESDM.png

Heboh Setoran Dana Bagi Hasil Migas Kecil, Menteri ESDM: Data Lifting Turun

Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menuding Kementerian Keuangan mengeruk hasil migas dan membayar dana bagi hasil yang kecil.
Kemenkeu 1.png

Dikritik Bupati Meranti, Kemenkeu Beberkan Data DBH

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo turut angkat bicara, dengan membeberkan sejumlah data terkait Kabupaten Meranti.
Loading...