Dbh Migas
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memanggil Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pada Selasa, 20 Desember 2022. Pemanggilan itu terkait pernyataan sang bupati yang menyebut Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berisi iblis dan setan dalam persoalan dana bagi hasil (DBH).
Belum Bahas Terkait Sanksi untuk Bupati Meranti, Kemendagri : Baru Bahas Skema DBH
Buntut Tudingan Bupati, Kemenkeu Akui Sudah Bayar Dana Bagi Hasil Kabupaten Meranti Senilai Rp208 Miliar
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menilai tidak ada penjelasan rinci soal pemberian Dana Bagi Hasil (DBH) dari Kemenkeu.
Heboh Setoran Dana Bagi Hasil Migas Kecil, Menteri ESDM: Data Lifting Turun
Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil menuding Kementerian Keuangan mengeruk hasil migas dan membayar dana bagi hasil yang kecil.
Dikritik Bupati Meranti, Kemenkeu Beberkan Data DBH
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo turut angkat bicara, dengan membeberkan sejumlah data terkait Kabupaten Meranti.