Badan Pemeriksa Keuangan
BPK juga menemukan profil pelaku usaha di sektor minerba dan kehutanan tidak ter-update dengan baik. Banyak perusahaan yang tidak mematuhi aturan administrasi maupun teknis tidak terpantau secara memadai, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam penilaian kepatuhan.
Pekerja membersihkan gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia
Tindaklanjuti Rekomendasi BPK, PGN dan IAE Jalin Koordinasi Intensif
PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) langsung berkordinasi untuk menindaklanjuti temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), salah satunya terkait pemberian Advance payment kepada PT Inti Alasindo Energi (IAE).
BPK: Potensi Cuan Gas Rp90 M dari Proyek Jambaran-Tiung Biru Terbang
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti proyek pembangunan Lapangan Gas Unitisasi Jambaran-Tiung Biru (JTB). Hal ini setelah salah satu potensi pendapatan negara dari penjualan gas hilang dampak terlambatnya pembangunan. Tak tanggung-tanggung, potensi cuan yang hilang akibat problem tersebut mencapai US$5,84 juta atau setara Rp90,4 miliar.
Duduk Perkara 'Kapal Karam' Anggaran Sulawesi Selatan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membeberkan akar permasalahan yang menyebabkan APBD Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami defisit anggaran mencapai Rp1,5 triliun. Besarnya nominal tersebut bahkan membuat Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin menyatakan provinsinya bangkrut.