Sosok Djaka yang merupakan perwira aktif TNI dari matra Angkatan Darat memunculkan banyak pertanyaan sekaligus perdebatan, terutama menyangkut aspek hukum dan etika pengisian jabatan sipil oleh militer.

Banyak pihak mempertanyakan mengapa keterbukaan yang ditampilkan dalam bentuk komunikasi personal tidak diterapkan dalam kebijakan yang menyangkut kepentingan nasional, seperti revisi UU TNI.

Sumber industri mengatakan konsorsium telah memutuskan untuk menarik diri dari proyek tersebut, setelah berkonsultasi dengan pemerintah Indonesia.

Polri menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Terhadap Orang Asing. Peraturan ini menyasar jurnalis dan peneliti asing. Kebijakan ini mengingatkan pada zaman Orde Baru yang getol mencekal wartawan asing yang kritis terhadap rezim Soeharto.