Perusahaan transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online didorong mendemokratisasi pengelolaannya sebagai solusi jangka panjang terhadap bisnis jasa tersebut. Hal itu menyusul polemik antara aplikator dan pengemudi ojek online (ojol) yang terus berulang tanpa ada titik temu.

Kebijakan all out pemerintah dalam mendanai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mendapatkan sorotan. Langkah itu dinilai tidak sejalan dengan hakikat koperasi yang identik dengan swadaya dan kemandirian. Pemerintah cukup memberikan insentif dan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang Kopdes Merah Putih.

Kementerian Keuangan akan mengalokasikan dana APBN 2025 sebagai modal awal dan memberikan insentif ke desa yang aktif membentuk koperasi. Gubernur dan bupati/wali kota diarahkan memprioritaskan APBD untuk akta notaris dan pendampingan koperasi.

Hal yang tidak banyak diketahui masyarakat luas adalah, dengan ditandatanganinya UU BUMN itu telah terjadi peralihan atas aset sah milik rakyat ke tangan Presiden yang dapat menjual atas saham BUMN seluruhnya (divestasi), dijual sebagian saham (dilusi), dialihkan (imbreng), ataupun dibubarkan (likuidasi).