Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau RUU PPSK terbit dalam momentum yang tepat, ketika dinamika ekonomi penuh ketidakpastian dan dapat memengaruhi sektor jasa keuangan.

Untuk diketahui, UU PPSK ini disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang berlangsung pekan lalu.

Sebagai bagian dari industri keuangan, perbankan pun tentunya akan terdampak oleh pengesahan UU yang biasa disebut juga sebagai Omnibus Law Keuangan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, pemberlakuan skema berbagi beban (burden sharing) pemerintah dan Bank Indonesia (BI) juga masuk dalam RUU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Hal ini diakuinya tidak akan menimbulkan moral hazard atau ketidakjujuran.