Menurut Pasal 3 ayat (1), aparatur negara yang berhak menerima THR dan gaji ke-13, adalah PNS dan calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.

Tito memberi penjelasan setidaknya tiap desa membutuhkan dana sekitar Rp20 juta untuk pemberian THR bagi kepala dan perangkat desa lainnya. Sehingga secara total kemungkinan dana yang dibutuhkan mencapai Rp1,6 triliun.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyebut Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) terbesar pada tahun 2024 ini.

THR dilakukan paling cepat 10 hari kerja sebelum lebaran. Sementara itu untuk gaji ke-13, pembayarannya paling cepat Juni 2024.