Pemerintah juga perlu terus berkonsultasi dan melibatkan pelaku usaha dalam proses perubahan kebijakan hingga implementasinya di lapangan untuk memastikan deregulasi berjalan efektif.

Ketua Umum Perkumpulan GAPPRI Henry Najoan berpandangan, pentingnya melibatkan stakeholders terkait akan memastikan keseimbangan yang inklusif dan berkeadilan antara aspek kesehatan, tenaga kerja lHT, pertanian tembakau dan cengkeh, peredaran rokok murah yang tidak jelas produsennya dan penerimaan negara melalui Peta Jalan (Roadmap) lndustri Hasil Tembakau 2026-2029.

Sudarto menekankan bahwa industri padat karya, seperti Industri Hasil Tembakau (IHT), memiliki peran penting dalam pembangunan Indonesia, utamanya dalam penyerapan tenaga kerja, di mana terdapat ratusan ribu orang yang bekerja dalam seluruh mata rantai IHT.

Pelemahan daya beli juga dipicu oleh lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di awal 2025. Data Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menunjukkan bahwa 60.000 pekerja di 50 perusahaan terdampak PHK, dengan 18.610 kasus terjadi hanya dalam periode Januari-Februari 2025.