Kebijakan baru tersebut dapat menyederhanakan dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya yang berada di kelas 3

Dalam aturan ini memuat manfaat medis dan manfaat non medis yang ada dalam layanan Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan tersebut juga mengatur tentang para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ternyata bisa tetap mendapatkan jaminan kesehatan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.