Regulasi ini dinilai berpotensi memperburuk kondisi ekonomi nasional, terutama di sektor pertanian dan industri padat karya seperti tembakau serta makanan dan minuman, yang selama ini menjadi tulang punggung penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin), Faisol Riza menyatakan bahwa rencana penerapan plain packaging telah dibatalkan.

PP 28/2024 dinilai mengancam keberadaan Industri Hasil Tembakau (IHT), serta memicu efek berantai yang dapat merugikan petani tembakau sebagai pelaku di mata rantai paling awal dalam industri ini.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi , menjelaskan bahwa PP 28/2024 dapat menekan berbagai sektor industri di Tanah Air, seperti industri hasil tembakau hingga industri makanan dan minuman. Hal ini tentu akan berdampak pada nasib para pekerja di industri tersebut.