Sejumlah wartawan menjadi korban represi aparat kepolisian saat meliput Hari Buruh 2025 di beberapa kota. Insiden itu dinilai menjadi pelanggaran serius terhadap kemerdekaan pers dan mencoreng wajah demokrasi.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menyoroti penetapan Direktur Pemberitaan Jak TV, Tian Bahtiar, sebagai tersangka perintangan penyidikan kasus korupsi timah dan impor gula oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Menurut IJTI, Kejagung mestinya berkomunikasi terlebih dulu dengan Dewan Pers.

Polri menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengawasan Terhadap Orang Asing. Peraturan ini menyasar jurnalis dan peneliti asing. Kebijakan ini mengingatkan pada zaman Orde Baru yang getol mencekal wartawan asing yang kritis terhadap rezim Soeharto.

Dalam aturan itu, jurnalis asing yang bertugas di Indonesia wajib memiliki surat keterangan dari kepolisian. Dewan Pers merekomendasikan peninjauan kembali Perpol 3/2025 yang berpotensi dimaknai sebagai kontrol dan pengawasan terhadap kerja jurnalis.