Realisasi pemilu tersebut disalurkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebesar Rp23,8 triliun dan melalui 14 Kementerian/Lembaga lain sebesar Rp2,2 triliun.

MK tidak menemukan bukti distribusi pemberian bantuan sosial (bansos) yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berpengaruh terhadap peningkatan elektabilitas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagaimana dalil para pemohon dalam sengketa Pilpres 2024.

Keputusan MK hari ini akan menjadi sebuah penentu nasib negeri. Dan apapun keputusannya, semua pihak harus mau menerima.

Sidang MK bagi saya bukan sekadar sidang mengadili perselisihan pemilu, tetapi sidang apakah negara hukum Indonesia masih bisa berlangsung