Diketahui bahwa tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah "THR" adalah Soekiman Wirjosandjojo, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dari Masyumi.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah dua jenis tenaga kerja yang sering menjadi pilihan bagi banyak orang di Indonesia. Meskipun keduanya bekerja untuk entitas yang berbeda, keduanya memiliki perbedaan signifikan dalam hal status kepegawaian, gaji dan tunjangan, jam kerja, pensiun, peluang karier, dan stabilitas pekerjaan.

Merujuk Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978, gaji pokok presiden adalah sekitar enam kali lipat gaji pokok tertinggi pejabat di Indonesia. Sementara itu, gaji pokok wapres yaitu sebesar empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara.

Menurut Pasal 3 ayat (1), aparatur negara yang berhak menerima THR dan gaji ke-13, adalah PNS dan calon PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara.