Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru saja menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan tersebut juga mengatur tentang para korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ternyata bisa tetap mendapatkan jaminan kesehatan.

Ada beragam alasan, perusahaan melakukan layoff, di antaranya pengurangan anggaran. Biasanya, situasi ini adalah akibat dari kegagalan mencapai target, pelunasan utang, atau, seperti yang ramai belakangan ini yaitu kurangnya dukungan modal dari investor.

Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta mendorong perusahaan membentuk koperasi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan bagi para pekerjanya. Koperasi dinilai bisa menjadi salah satu cara untuk menghindari jeratan pinjaman online (pinjol).

Gelombang PHK yang dialami ribuan pekerja media sejak pandemi COVID-19 hingga 2024 ini menjadi sorotan. Tren tersebut semakin mengkhawatirkan lantaran pekerja media cenderung tidak berdaya menghadapi PHK, ketiadaan pesangon hingga berbagai kasus ketenagakerjaan terkait.