Lebih lanjut, Dian menjelaskan bahwa meningkatnya NPL pada industri BPR tidak lepas dari dampak lanjutan pandemi COVID-19. Efek scarring tersebut memengaruhi daya bayar nasabah, khususnya perorangan dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi sasaran utama layanan BPR.

BPD dan BPR juga diharapkan memainkan fungsi edukasi keuangan kepada masyarakat sebagai bagian dari pemberdayaan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Industri BPR dan BPR Syariah (BPR/S) per November 2024 mencatat pertumbuhan positif, terutama pada aspek aset, kredit, dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Fungsi intermediasi dan likuiditas BPR juga terjaga dengan baik, sementara rasio permodalan masih berada di atas ambang batas yang ditetapkan regulator. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi menghadapi tantangan, BPR tetap mampu menjaga stabilitas dan pertumbuhan bisnisnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perbankan untuk memenuhi ketentuan Modal Inti Minimum (MIM) guna memperkuat ketahanan perbankan nasional.