Realisasi pemilu tersebut disalurkan melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu sebesar Rp23,8 triliun dan melalui 14 Kementerian/Lembaga lain sebesar Rp2,2 triliun.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan, realisasi Belanja negara tembus Rp611,9 triliun hingga Maret 2024 atau hingga kuartal I-2024 atau tumbuh 18 persen secara tahunan (year on year/yoy).

Mantan Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya menilai KPU tidak mematuhi prosedur penyelenggaraan pemilu terkait pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.

Hasil pemilu belum sepenuhnya selesai. Ini menjadikan pemakaian Hak Angket menjadi tidak masuk ke dalam logika hukum.