JAKARTA
– Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi pembebasan pajak
pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) kepada perusahaan yang
mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).



Kebijakan
yang berlaku untuk masa pajak April hingga September 2020 tersebut dilakukan
dalam rangka mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia.



Untuk
PPN, pembebasan diberikan pada perusahaan yang memproduksi barang, seperti
obat-obatan, vaksin, peralatan laboraturium, peralatan pendeteksi, alat
pelindung diri (APD), dan lain-lain.



Sedangkan
di sektor jasa, PPN dibebaskan untuk perusahaan yang bergerak di bidang
konstruksi, konsultasi, teknik, manajemen, persewaan, dan lainnya.



Di
samping itu, dalam pasal 22 Impor, disebutkan bahwa PPh dibebaskan untuk
badan/instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk
untuk membantu penanganan COVID-19.



Selanjutnya,
pembebasan Pasal 23 atas
penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri (WP Badan DN) dan
bentuk usaha tetap (BUT) sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi
pemerintah, rumah sakit rujukan, atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa
teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah
Covid-19.



Dilansir
dari laman kominfo.go.id, pengajuan surat keterangan bebas untuk fasilitas
pembebasan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 disampaikan kepada kepala kantor
pelayanan pajak yang merupakan tempat WP mendaftar melalui email resmi kantor
pelayanan pajak yang bersangkutan.



Namun,
untuk pembebasan PPh Pasal 22 Impor dan PPh Pasal 21, disebutkan bahwa tidak
perlu surat keterangan bebas.



Untuk
keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi nomor telepon 021-5250208 atau di
laman <a href="mailto:humas@pajak.go.id">humas@pajak.go.id</a>.

WhatsApp Image 2021-07-16 at 09.29.50.jpeg

kominfo-insentif-191025806_545371106090110_7908913816350336559_n

JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberi pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh) kepada perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Kebijakan yang berlaku untuk masa pajak April hingga September 2020 tersebut dilakukan dalam rangka mempercepat penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Untuk PPN, pembebasan diberikan pada perusahaan yang memproduksi [&hellip;]

Rekomendasi

Yes! Pemerintah Bebaskan PPN dan PPh April – September 2020