World Bank Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Jadi 3,7 Persen pada 2021

08 Oktober 2021 17:00 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Rizky C. Septania

Diskusi Economic Forum dengan Tema “Omnibus Law dan Transformasi Percepatan Ekonomi” di Hotel JS Luwansa, Senin (24/2/2020). (Istimewa.)

JAKARTA --  Bank Dunia (World Bank) baru saja merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2021. Dari sebelumnya 4,4% pada April 2021, World Bank kini memangkas 70 basis poin menjadi 3,7%.

Pemotongan dilakukan berdasarkan pada kondisi perekonomian Indonesia yang mengalami tekanan akibat pembatasan mobilitas seiring dengan peningkatan kasus harian COVID-19 pada awal Triwulan III tahun 2021.

"Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 3,7 persen," bunyi rilis Bank Mandiri belum lama ini.

Di sisi lain, Asian Development Bank (ADB) juga memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 3,5%, dari sebelumnya 4%. ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2022 akan direvisi turun menjadi 4,8% dari 5%.

Sementara itu, The ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) pada 7 Oktober memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini menjadi 3,8%, turun 150 basis poin dari 5,3% pada laporan Maret 2021.

Tahun depan, AMRO memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kembali ke periode sebelum pandemi COVID-19 menjadi 5,6%.

Sementara itu, Menteri Keuangan SriMulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III 2021 akan berada di kisaran 4-5%.

Untuk sepanjang tahun ini, bendahara negara masih meyakini kisaran pertumbuhan akan tetap dalam perkiraan awal 3,7%-4,5%.

Tahun depan, pemerintah dan DPR telah menyepakati asumsi makro pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2% pada akhir bulan lalu.

Perkiraan pertumbuhan ekonomi ini dianggap cukup realistis dengan mempertimbangkan dinamika pemulihan dan reformasi struktural, serta kewaspadaan risiko ketidakpastian kinerja perekonomian ke depan.

Kinerja ekonomi tahun 2022 akan ditopang oleh pulihnya konsumsi masyarakat, investasi, dan juga perdagangan global, kata dia.

Sri Mulyani menambahkan, APBN 2022 tetap menjadi instrumen penting dalam mendukung pemulihan ekonomi, melanjutkan reformasi, dan melindungi masyarakat dari pandemi.

"Pemerintah menyadari peranan APBN yang antisipatif dan fleksibel dalam merespon kebutuhan intervensi penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan dukungan kepada dunia usaha, menjadi faktor yang sangat menentukan," katanya.*

Berita Terkait