Wajib Tahu, Anak Buah Sri Mulyani Beberkan Alasan di Balik Tax Amnesty II

12 Oktober 2021 21:03 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Amirudin Zuhri

Ilustrasi pajak penghasilan. (offshorecitizen.net.)

JAKARTA - Pemerintah telah mendapatkan persetujuan pemberlakukan kembali Tax Amnesty Jilid II mulai Januari 2022 setelah Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) disahkan DPR.

Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membeberkan alasan kunci di balik kembali berlakunya program Tax Amnesty. Menurut dia, masih banyak pengusaha kelas kakap yang tidak mengikuti program Tax Amnesty Jilid I yang dicanangkan pemerintah pada tahun 2016 hingga tahun 2017 lalu.

Adapun dalam program pengampunan pajak itu, pemerintah memberikan sanksi administrasi 200% dari Pajak Penghasilan (PPh) final bagi pengusaha yang tidak mengikuti Tax Amnesty. Ketentuan itu tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.

Sementara, total penerimaan negara pada Tax Amnesty I mencapai Rp135 triliun. Penerimaan itu terdiri dari dana tebusan sebesar Rp114 triliun, pembayaran tunggakan Rp18,6 triliun, dan pembayaran bukti permulaan Rp1,75 triliun.

Yustinus menandaskan bahwa dalam UU HPP, pemerintah justru memberikan karpet merah bagi pengusaha bandel dengan memberikan diskon PPh final bagi mereka yang belum melaporkan seluruh kekayaannya.

"Maka pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk secara sukarela mengungkapkan aset yang belum dilaporkan," katanya dikutip Selasa, 12 Oktober 2021.

Anak buah Sri Mulyani Indrawati ini khawatir bahwa jika pemerintah menerapkan sanksi 200% maka makin banyak pengusaha yang enggan bahkan melarikan kekayaannya ke luar negeri.

"Sanksi 200 persen membuat orang takut mengungkapkan sukarela. Kenapa? terlalu berat. Maka direlaksasi. Negara tetap mendapat haknya, dengan cara relaksasi sanksi," katanya.

Untuk memperketat kepatuhan wajib pajak pribadi orang kaya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah memiliki sistem investigasi pertukaran informasi keuangan antar negara lewat Automatic Exchange of Information (AEoI).

Namun, tidak semua negara memiliki sistem pelacakan keuangan ini. Karena itu, kata Yustinus, pemerintah sulit untuk melakukan pengejaran para wajib pajak.

Ketidakpatuhan wajib pajak Indonesia, terutama orang-orang kaya bisa terlihat dari laporan beberapa lembaga internasional.

Salah satunya yang membuat geger adalah laporan investigasi para jurnalis pada tahun 2016 dalam apa yang disebut Panama Papers.

Dalam laporan itu, puluhan orang kaya Indonesia disebut melarikan atau menyembunyikan kekayaan mereka di negeri suaka pajak (tax heaven) untuk menghindari pajak dalam negeri.

Hal itu kemudian tercermin dari tingkat kepatuhan pajak Indonesia dimana rasio pajak terhadap PDB hanya 10,8% PDB pada 2018. Angka ini lebih kecil dibandingkan rasio pajak Malaysia sebesar 12,5% PDB dan Singapura 13,2% PDB.

Nah, mulai tahun depan, menerapkan dua skema penting program pengungkapan harta sukarela Wajib Pajak.  

Pertama, pengungkapan harta bersih yang diperoleh mulai 1 Januari 1985 sampai Desember 2015. Kemudian pengungkapan harta yang diperoleh sejak 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2020.  Kedua program ini akan berlaku mulai 1 Januari-30 Juni 2022 mendatang.

Untuk periode tahun 1985-2015, pemerintah menetapkan tarif Wajib Pajak sebagai berikut:

  • 6% atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKR dan diinvestasikan ke sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan dan surat berharga negara.
  • 8% atas harta bersih yang berada di dalam wilayah NKRI jika tidak diinvestasikan pada kedua sektor tersebut di atas.
  • 6% atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI yang dialihkan untuk diinvestasikan pada kedua sektor di atas.
  • 8% atas harta bersih yang berada di luar wilayah NKRI yang tidak dialihkan dan tidak diinvestasikan pad kedua sektor tersebut.
  • 11% atas harta bersih yang berada di luar NKRI yang  tidak dialihkan ke dalam negeri.

Selanjutnya, untuk pengungkapan harta periode tahun 2016-2020 sebagai berikut:

  • 12% untuk harta di wilayah NKRI dan diinvestasikan kepada ke sektor pengolahan sumber daya alam atau sektor energi terbarukan dan surat berharga negara.
  • 14% jika tidak diinvstasikan di kedua sektor tersebut.
  • 12% untuk harta di luar negeri yang dialihkan dan diinvestasikan pada kedua sektor tersebut.
  • 14% untuk harta di luar negeri yang diallihkan ke NKRI tetapi tidak diinvestasikan di kedua sektor tersebut.
  • 18% untuk harta di luar negeri yang tidak dialihkan ke dalam negeri.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, UU HPP bertujuan untuk memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan perpajakan melalui Tax Amnesty.

Program pengungkapan sukarela wajib pajak (PPS) ini adalah program untuk meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak. Dia berharap program ini bisa menarik menambah kantong negara dari saku para orang kaya bandel.

"Ini adalah program yang memberikan tawaran untuk pengungkapan secara sukarela. Ini kembali lagi kepada wajib pajaknya, tentu kita akan menghimbau ya dalam seluruh persiapan sosialisasi dan yang lain kita akan mengimbau teman-teman, saudara-saudara wajib pajak semuanya, ayo kita sama-sama mengungkapkan. Karena ini memang baik untuk negara kita," katanya.*

Berita Terkait