Tekan Prevalensi Perokok , Pemerintah Perlu Libatkan Industri HPTL dan Ilmuwan

06 Agustus 2021 17:33 WIB

Penulis: Reza Pahlevi

Editor: Amirudin Zuhri

Ilustrasi cukai rokok / Beacukai.go.id

JAKARTA - Prevalensi perokok di Indonesia masih belum turun signifikan hingga pemerintah dinilai perlu mengintensifkan upayanya. Saat ini, sekitar 65,7 juta penduduk Indonesia masih tercatat sebagai perokok.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Gadjah Mada, Satria Aji Imawan, menilai upaya pemerintah untuk menekan prevalensi perokok belum maksimal. Khususnya, setelah rencana untuk mengadakan aturan khusus untuk produk hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL) masih belum terealisasi. 

Padahal, produk ini telah cukup banyak diteliti dan terbukti memiliki profil risiko yang lebih rendah daripada rokok, sehingga bisa membantu menekan bahaya kesehatan akibat rokok. “Regulasi yang sempat dicanangkan untuk HPTL masih mandek,” katanya ketika dihubungi wartawan.

Menurut Aji, saat ini pemerintah masih gamang. Pasalnya, industri tembakau merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Belum lagi, di era pandemi seperti saat ini. “Saya pikir pemerintah berpikir dua kali untuk melakukan inovasi radikal di bidang rokok,” pungkasnya.

Sementara itu, Director of University of Michigan Tobacco Research Network Cliff Douglas dalam diskusi Global Forum on Nicotine, mengatakan pembentukan kebijakan terkait produk ini perlu mempertimbangkan riset-riset yang sudah ada, termasuk riset yang dilakukan industri. Hal ini demi menciptakan kebijakan yang proporsional. 

Pemerintah atau pembuat kebijakan tidak perlu langsung percaya dengan apa yang disodorkan oleh industri. Namun, mereka setidaknya harus melakukan upaya validasi, seperti melakukan verifikasi atas hasil-hasil riset yang disodorkan ke pemerintah sebelum membuat keputusan.

“Saya ingin mengutip Presiden Biden yang berkata, berdiskusilah dengan lawan Anda. Jangan langsung percaya, tapi verifikasilah. Saya harap, rekan-rekan saya di bidang kesehatan masyarakat tidak perlu takut untuk melakukan hal-hal itu,” ujarnya.

Berita Terkait