JAKARTA &#8211; Untuk meningkatkan jumlah emiten UMKM untuk mencatatkan dirinya di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan penyederhanaan aturan penawaran umum perdana saham (IPO) dan kewajiban transparansi bagi UMKM maupun peningkatan peran perusahaan efek daerah.



Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat pembukaan pasar belum lama ini. 



Selain itu, OJK juga membangun kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mewujudkan industri pasar modal yang berdaya tahan, efisien, transparan dan kredibel melalui berbagai kebijakan strategis pengembangan pasar modal.



Selain penyederhanaan aturan IPO, OJK juga fokus kepada tiga kebijakan lainnya di Pasar Modal seperti pertama, peningkatan dan pelaksanaan governance yang lebih baik yang akan dapat memperkokoh kepercayaan investor dan pelaku pasar terhadap pasar modal Indonesia.



Kedua,
meningkatkan peran pasar modal dalam pembiayaan berbagai proyek di
sektor-sektor strategis Pemerintah, di antaranya melalui pemberian berbagai
insentif kepada para emiten yang bergerak pada pengembangan sektor-sektor
strategis Pemerintah dan yang mengedepankan aspek ramah lingkungan.



Ketiga, Peningkatan
peran perusahaan efek daerah dan membangun ekosistem pasar modal yang lebih
dalam.



<h2>Perluas Instrumen Pasar</h2>



Pengembangan
ekosistem pasar modal dilakukan dengan antara lain melanjutkan pengembangan&nbsp;central
counterparty clearing&nbsp;(CCP), memperluas instrumen pasar modal,
yang bersifat konvensional, syariah maupun berwawasan lingkungan, seperti&nbsp;project
crowdfunding, obligasi daerah,&nbsp;blended finance&nbsp;dan juga&nbsp;project
bonds.



Presiden
Jokowi dalam sambutannya mengapresiasi kinerja bursa saham Indonesia yang terus
meningkat dari tahun ke tahun sehingga harus dijaga kepercayaan investor
terutama dari praktek-praktek manipulasi harga yang merugikan.



&#8220;Perlindungan
kepada investor harus ditingkatkan, fraud harus ditindas, ciptakan sistem
investasi yang transaran dan valid. Harus membangun ekosistem yang baik karena
penting menjaga kepercayaan masyarakat,&#8221; kata Presiden.



Presiden
juga meminta agar tahun 2020 menjadi momentum bagi OJK dan BEI&nbsp; sebagai
tahun pembersihan pasar modal dari para manipulator bursa saham.



Data
OJK mencatat pada 2019, meski ekonomi Indonesia terdampak pelambatan ekonomi
dunia yang mengakibatkan laju investasi dan ekspansi di sektor riil melemah,
pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5 persen dengan tingkat
inflasi terkendali dan stabilitas sektor jasa keuangan yang masih terjaga.



Di
pasar modal, IHSG pada 2019 masih mencatatkan pertumbuhan yang positif, yaitu
1,70%, ditutup di level 6.299,5. Net buy investor asing di pasar saham
mengalami peningkatan yang begitu signifikan, dari mencatatkan net sell Rp50,7
triliun di tahun 2018 menjadi net buy Rp49,2 T di tahun 2019.



Aktivitas
penghimpunan dana melalui penawaran umum di pasar modal tahun 2019 lalu juga
terbilang baik, yaitu sebesar Rp166,8 triliun dengan 60 emiten baru dan 3&nbsp;equity
crowdfunding, atau meningkat dibanding posisi 2018 Rp166,1 triliun
dengan 62 emiten baru



&#8220;Ini
menandakan masih tingginya kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi
Indonesia. Tingginya market confidence ini juga diperkuat oleh hasil survey
yang dilakukan oleh Bloomberg terhadap 57 global investors dan traders yang
menempatkan Indonesia di ranking tertinggi di antara negara-negara emerging
market untuk tujuan investasi di instrumen saham dan surat utang,&#8221; kata
Wimboh.

MAS ADIT.png

wimboh_santoso_tribun

JAKARTA &#8211; Untuk meningkatkan jumlah emiten UMKM untuk mencatatkan dirinya di pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan melakukan penyederhanaan aturan penawaran umum perdana saham (IPO) dan kewajiban transparansi bagi UMKM maupun peningkatan peran perusahaan efek daerah. Hal itu disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso saat pembukaan pasar belum lama ini. Selain itu, [&hellip;]

Harga Emas Hari Ini

Untuk Jaring Emiten Baru UMKM, OJK Sederhanakan IPO