Jakarta – Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)
yang menjadi produsen alat pelindung diri (APD) harus betul-betul dibantu
pemerintah dengan stimulus yang berdampak nyata di tengah pandemi COVID-19.



&#8220;Berdasarkan pantauan kami di lapangan, UKM yang
memproduksi APD untuk kebutuhan tenaga medis mengaku harus memasarkan dan harus
berjibaku menjual produknya,&#8221; kata Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak&nbsp; dalam siaran persnya Minggu 26 April 2020.



Menurut politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu,
seharusnya pemerintah bisa memfasilitasi UKM produsen APD dalam bentuk
kerjasama kemitraan baik dengan konsumen maupun lembaga keuangan dari sisi pembiayaan.



Ia menyoroti masih banyaknya pelaku UMKM yang tidak
mengetahui prosedur pengajuan untuk mendapat bantuan stimulus yang dijanjikan
pemerintah mulai dari dukungan pembiayaan, seperti relaksasi kredit usaha mikro
dan ultra mikro, hingga peluncuran program belanja di warung tetangga.



Bahkan, lanjutnya, tidak sedikit yang tidak mengetahui
pendataan elektronik (e-form) untuk UMKM yang terdampak wabah COVID-19 ini.



Dengan demikian, masih menurut dia, sosialisasi yang
dilakukan masih minim dan belum menyentuh seluruh pelaku usaha mikro.



&#8220;Sejumlah pelaku usaha mikro mengaku sudah mendaftar
untuk bisa mengakses program stimulus tersebut. Namun sampai saat ini
implementasinya belum teralisasi, padahal semua dokumen yang disertakan
lengkap, termasuk administrasi pajak. Demikian juga dengan program relaksasi
pajak sebesar 0,5 persen yang implementasinya di lapangan belum dirasakan oleh
pelaku UMKM,&#8221; paparnya.



Amin mengingatkan bahwa banyak UMKM yang mati-matian
bertahan agar tidak muncul banyak pengangguran baru di negeri ini, sehingga
sudah selayaknya mereka menjadi prioritas bantuan stimulus dengan cara tidak
mempersulit akses program pemerintah.



Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi)
menyatakan siap untuk memenuhi produksi alat kesehatan (alkes) dan alat
pelindung diri (APD) yang digunakan tenaga medis untuk menangani pasien
COVID-19.



Ketua Bidang Ketenagakerjaan, Vokasi, dan Kesehatan Badan
Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Sari Pramono dalam keterangan tertulis di Jakarta,
Selasa, meminta pemerintah juga ikut mendukung pengusaha lokal.



&#8220;Kita siap bantu dan dukung pemenuhan kebutuhan alkes
dan APD. Dan pengurus-pengurus Hipmi yang memiliki usaha di industri kesehatan
ini juga banyak. Pemerintah juga ikut dukung pengusaha lokal,&#8221; katanya.



Sari mengatakan merebaknya COVID-19 di Indonesia membuat
kebutuhan akan masker dan alat medis lainnya melonjak tajam. Beberapa pelaku
industri pun akhirnya banting setir untuk memproduksi masker dan memasarkannya
secara luas.



Menurut dia, banyak pengusaha konveksi yang beralih menjahit
APD dan masker non-medis sebagai upaya daya tahan usahanya, agar karyawan tidak
dirumahkan atau pemutusan hubungan kerja.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Ketua Harian Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Kuseryansyah (Kiri) Bersama Kepala Bidang Humas dan Kelembagaan AFPI, Tumbur Pardede (kedua kanan), Kepala Eksekutif Fintech Pendanaan Multiguna. Dino Martin (Kanan) serta perwakilan RS Patria IKKT menunjukkan baju pelindung diri saat penyerahan paket bantuan Alat Pelindung Diri (APD) dalam penanganan wabah Covid-19 di Sekretariat AFPI di Jakarta, Kamis (9/4). Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

apd-2

Jakarta – Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi produsen alat pelindung diri (APD) harus betul-betul dibantu pemerintah dengan stimulus yang berdampak nyata di tengah pandemi COVID-19. &#8220;Berdasarkan pantauan kami di lapangan, UKM yang memproduksi APD untuk kebutuhan tenaga medis mengaku harus memasarkan dan harus berjibaku menjual produknya,&#8221; kata Anggota Komisi VI [&hellip;]

Rekomendasi

UMKM Produsen APD Harus Dapat Stimulus Nyata