Jatam
Jaringan organisasi masyarakat sipil menolak perdagangan karbon yang baru saja diluncurkan di Indonesia. Mereka menilai langkah tersebut adalah jalur keliru dalam mengatasi krisis iklim.
Ilustrasi pajak karbon.
Konflik Izin Tambang, Warga Dairi Sumut Menang Gugatan Atas Pemerintah
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memenangkan gugatan 11 warga Dairi, Sumatra Utara (Sumut), terkait izin tambang timah hitam dan seng PT Dairi Prima Mineral (DPM).
Joss!! Usai Rugi Triliunan Rupiah, KRAS Untung Ratusan Miliar di 2020
Emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Kratakau Steel Tbk (KRAS) memproyeksikan laba bersih konsolidasian 2020 senilai US$40 juta–US$50 juta setara Rp564 miliar–Rp705 miliar (asumsi kurs Rp14.100 per dolar Amerika Serikat).
Pemerintah Cabut Kewenangan Pemda Awasi Tambang, JATAM: Warga Makin Sengsara
JAKARTA – Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menolak keras penerbitan dua surat dari Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mencabut kewenangan pemerintah daerah (pemda) untuk mengawasi dan membina perusahaan tambang di wilayahnya. Muhammad Jamil, Kepala Divisi Hukum dan Advokasi JATAM Nasional menyampaikan, kebijakan ini bukan hanya sekadar pemusatan kembali […]