Dalam Pasal 33 Ayat (1) UU tersebut disebutkan bahwa bila terjadi kekosongan pimpinan KPK, maka Presiden harus mengajukan calon penggantinya kepada DPR. Lebih lanjut dalam Ayat (2) dijelaskan Anggota pengganti dipilih dari calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak terpilih di DPR sepanjang masih memenuhi persyaratan.

Sebelumnya, Firli Bahuri menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya pada Kamis 21 Desember 2023. Pengunduran diri itu dilakukan dengan mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno serta kepada jajaran pimpinan KPK dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Dewan Pengawas (Dewas) KPK telah mengumumkan sanksi etik berat untuk Ketua nonaktif KPK, Firli Bahuri. Putusan etik terhadap Firli dilakukan di kantor Dewas KPK di Jakarta pada Rabu, 27 Deesember 2023. Dewas KPK meminta agar Firli mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan KPK.