<figure class="wp-block-image"><img alt=""/></figure>



Yogyakarta-Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan sampai saat ini pihaknya belum mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus penyebaran COVID-19. Meski demikian memang ada ada indikasi yang mengarah untuk penerapan pembatasan tersebut.



Sultan mengakui pertimbangan PSBB adalah terkait dengan adanya penambahan Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta pasien terkonfirmasi positif COVID-19.&nbsp;



“Kesehatan menjadi salah satu indikator penting untuk nentukan PSBB namun bukan satu-satunya petimbangan, karena pertimbangan sosial ekonomi juga harus jadi pertimbangannya,” kata Sultan, dalam video di kanal Youtube Humas Jogja yang disiarkan Minggu 17 Mei 2020 malam.



Pernyataan Raja Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat tersebut merupakan respons dari pertanyaan warganet seputar penanganan COVID-19 di DIY. Selain Sultan HB X, Wakil Gubernur DIY KGPAA Paku Alam X, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, dan Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM dokter Sutaryo juga hadir dalam konferensi pers tersebut.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/anies-baswedan-tunggu-titah-jokowi-untuk-tarik-rem-darurat-hingga-lockdown/">Anies Baswedan Tunggu Titah Jokowi untuk Tarik Rem Darurat hingga Lockdown</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/cegah-ledakan-kasus-covid-19-pemerintah-geser-dan-hapus-hari-libur-nasional-ini/">Cegah Ledakan Kasus COVID-19, Pemerintah Geser dan Hapus Hari Libur Nasional Ini</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/penyaluran-kpr-flpp-btn-terbesar-tiga-bank-daerah-terbaik/">Penyaluran KPR FLPP: BTN Terbesar, Tiga Bank Daerah Terbaik</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/bangun-12-000-hunian-ikn-pada-2024-pemerintah-target-populasi-capai-38-000/">Bangun 12.000 Hunian IKN pada 2024, Pemerintah Target Populasi Capai 38.000</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/kejar-target-lelang-pokok-rp29-triliun-kemenkeu-obral-aset-kasus-mega-korupsi-asabri-dan-jiwasraya/">Kejar Target Lelang Pokok Rp29 Triliun, Kemenkeu Obral Aset Kasus Mega Korupsi Asabri dan Jiwasraya</a></li>
</ul>


Sultan masih berharap masyarakat DIY dapat mematuhi aturan yang diterapkan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting, tidak berkerumun, dan selalu menerapkan protokol kesehatan.



“Kalau hal itu bisa dipatuhi oleh masyarakat, maka tak perlu ada PSBB. Namun kalau masyarakat tak mau patuh maka PSBB menjadi keputusan pahit yang harus kita tempuh,” ujar Sultan.



Ia menyatakan seandainya PSBB dilaksanakan di DIY, Pemda juga sudah menyiapkan berbagai konsekuensinya baik sosial maupun ekonominya, termasuk pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.



Tidak hanya Pemda DIY, namun Pemerintah Pusat, kata Sultan, akan turun menanggungnya karena&nbsp; PSBB diputuskan oleh Pemerintah Pusat atas usulan daerah.



Sedangkan Pakualam X yang juga sebagai Ketuga Gugus Tugas COVID-19 DIY mengungkapkan Pemda DIY saat ini tidak mungkin memberlakukan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan karena DIY belum menerapkan PSBB. Langkah-langkah mitigasi yang selama ini dilakukan adala persuasif



Pihaknya masih menaruh harapan pada pemberdayaan masyarakat, “Kami punya pengalaman 2006 dan 2010 gempa bumi besar di Jogja dan erupsi Merapi dimana pemberdayaan masyarakat jadi kata kunci. Harapan kami bencana COVID-19 masyarakt juga ikut mengambil peran. Mari kita sama-sama berdoa semoga bencana ini bisa dilalui dengan selamat. Dan sodara kita yang terpapar bisa segera sembuh,” katanya.



Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan terkait transportasi yang dibuka saat ini merupakan kebijakan Pemerintah Pusat untuk memberikan kesempatan kepada pemerintah, pegawai, dan pihak-pihak terkait yang berkepentingan denga moda transportasi tersebut.



Adapun kebijakan larangan mudik, kata Aji, Pemda DIY tetap melarangnya. Pihaknya sudah menerjunkan sejumlah petugas Dinas Perhubungan dibantu TNI-Polri untuk mengecek semua kendaraan yang masuk wilayah di perbatasan DIY.

AMIRUDDIN ZUHRI.png

sultan2

Yogyakarta-Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menyatakan sampai saat ini pihaknya belum mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) guna memutus penyebaran COVID-19. Meski demikian memang ada ada indikasi yang mengarah untuk penerapan pembatasan tersebut. Sultan mengakui pertimbangan PSBB adalah terkait dengan adanya penambahan Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan (PDP), serta pasien terkonfirmasi positif COVID-19. [&hellip;]

Harga Emas Hari Ini

Sultan: Kalau Masyarakat Tak Patuh, PSBB Adalah Pilihan Pahit