Proyek Ibu Kota Baru Masuk RAPBN 2022 Tapi Belum Mulai Pembebasan Lahan, Apa Sebab?

30 Juli 2021 19:49 WIB

Penulis: Muhamad Arfan Septiawan

Editor: Laila Ramdhini

Presiden Joko Widodo meninjau lokasi rencana ibu kota baru di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/aww.

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022. IKN baru di Kalimantan Timur ini praktis menjadi salah satu proyek baru yang akan dikerjakan sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L).

Pemerintah diperkirakan harus merogoh kocek hingga Rp466 triliun untuk membangun IKN baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Sumber dana pembangunan ini berasal dari APBN senilai Rp89,4 triliun, public-private placement sebesar Rp253,4 triliun atau 54,38%, dan BUMN & BUMD sebesar Rp123,2 triliun atau 26,44%.

Meski begitu, Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Qoswara mengabarkan belum mendapat mandat dari K/L mana pun untuk menggarap pembebasan lahan di wilayah IKN baru.

“Dana untuk pembebasan lahan kami itu asalnya dari K/L. Hingga saat ini, belum ada usulan-usulan terkait dengan program IKN baru oleh seluruh K/L,” ujar saat ditanya wartawan TrenAsia.com, Jumat, 30 Juli 2021.

Dengan demikian, K/L masih belum dapat menggarap proyek pembangunan di IKN baru. Sejauh ini, sudah ada Rp1,7 triliun dana yang sudah terealisasikan untuk proyek IKN baru. Dana tersebut terdiri dari belanja project development fund Rp900 miliar dan belanja K/L Rp800 miliar.

Memakan Waktu

Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Real Estate Indonesia (REI) Soelaeman Soemawinata mengatakan proyek IKN ini bukan pembangunan yang hanya akan menghabiskan waktu 1 hingga 10 tahun. Menurut dia, proses pengembangan kawasan IKN tidak selesai setelah pemindahan administratif pemerintahan saja.

“Tetapi ratusan tahun, akan melewati beberapa periode kepemimpinan nasional. Bisa jadi puluhan periode kepemimpinan,” ujarnya dalam diskusi virtual belum lama ini.

Maka dari itu, pembangunan IKN ini harus konsisten. Pemerintah pun perlu memberikan kejelasan terkait konsep dan fungsi pembangunan ibu kota baru ini.

“Apakah akan memindahkan Jakarta ke Kalimantan dengan pemerintahan dan fungsi-fungsi ekonominya atau IKN ini hanya diperuntukan untuk pusat pemerintahan saja,” ujarnya.

Meski sampai saat ini regulasi pembangunannya belum jelas, Soelaeman percaya daerah IKN ini dapat menjadi pusat bisnis yang besar.

Tarik Investasi

IKN baru menjadi proyek yang dinantikan untuk menghidupkan ekonomi di Pulau Kalimantan. Selain itu, Kepala Staf Kepresidenan Juri Ardiantoro menilai rencana pembangunan IKN akan menghapus ketimpangan, karena selama ini pembangunan dan perputaran bisnis masih terpusat di Pulau Jawa.

“Langkah ini merupakan cara revolusioner Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan pemerataan ekonomi,” kata Juri dalam sebuah forum belum lama ini.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada kuartal IV-2020 menyebut sebanyak 58,75% Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih berasal dari Pulau Jawa. Lalu, diikuti Sumatera 21,36%, Kalimantan 7,94%, Sulawesi 6,66%, Bali dan Nusa Tenggara 2,94%, serta Maluku dan Papua 2,34%.

Perputaran perekonomian yang tidak merata itu dinilai Juri membuat adanya ketimpangan pembangunan. Hal itu terjadi karena investor hanya menyorot wilayah Jawa sebagai daerah yang prospektif.

Padahal, pulau Kalimantan menyimpan potensi ekonomi yang besar bagi investor. Melalui IKN baru, Juri menyebut perpindahan itu bisa membuka mata investor terhadap potensi investasi di Pulau Borneo.

“Itu sebabnya di berbagai kota dan peradaban dunia yang maju, simbol atau landmark punya peran sentral dalam kemajuan mereka. Kalau sekarang kita baru punya Monas, kelak kita harus punya  landmark baru di Kalimantan,” ujar mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2016 itu.

Berita Terkait