Subsidi Energi Capai Ratusan Triliun, Tapi Banyak yang Bocor?

18 Agustus 2021 21:05 WIB

Penulis: Fachrizal

Editor: Laila Ramdhini

Pekerja menata tabung gas LPG ukuran 3 kilogram di agen LPG kawasan Kemang Timur, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Februari 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

JAKARTA - Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengingatkan Kementerian Keuangan potensi kebocoran pada anggaran subsidi energi.

Kepala TNP2K Elan Satriawan mengungkapkan subsidi energi selama ini memakan anggaran hingga ratusa triliun. Akan tetapi, sebagian besar justru tidak dinikmati oleh kelompok miskin dan rentan.

"Karena memang bocor kepada kelompok mampu," kata dia, dalam konferensi pers, Rabu, 18 Agustus 2021. 

Menurut Elan, kebocoran subsidi energi ini sebenarnya masalah tahunan. Buku Nota Keuangan dan RAPBN 2022 juga menyebut, pemerintah masih menghadapi polemik dalam kebocoran subsidi energi.

Hal ini dikarenakan karena subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas cair (LPG) 3 kilogram masih bersifat terbuka. Selain itu, pengawasan terhadap penjualan barang bersubsidi ini belum diakui sehingga belum optimal.

Untuk diketahui, anggaran subsidi energi mencapai Rp128,5 triliun pada 2021. Anggaran terbesar yaitu subsidi listrik Rp61,5 triliun, LPG 3 kg Rp49,9 triliun, dan BBM Rp17 triliun.

Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022, anggarannya bertambah jadi Rp134 triliun. Subsidi listrik turun jadi Rp56,3 triliun, BBM turun jadi Rp11,3 triliun, tapi subsidi LPG 3 kg naik jadi Rp66,3 triliun.

Elan mengatakan dari sisi ide untuk penyaluran subsidi energi tepat sasaran sebenarnya cukup lama didiskusikan. Kementerian Keuangan, kata dia, sudah punya konsep yang cukup kuat dalam isu ini. "Tinggal implementasinya," kata dia.

Kalau saja implementasi dan reformasi terkait penyaluran subsidi energi ini bisa dilakukan pada 2022, maka bukan hanya anggaran yang bisa dihemat cukup besar. "Tapi juga efektif meningkatkan kesejahteraan," ujar Elan.

Berita Terkait