JAKARTA -- Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah meluncurkan dokumen Taksonomi Hijau 1.0 pada 20 Januari 2022. Dokumen ini diharapkan mendukung upaya perlindungan lingkungan hidup, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.Di sektor keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa taksonomi hijau akan memungkinkan sektor keuangan untuk mengklasifikasikan kegiatan hijau dan membimbing mereka untuk mengembangkan produk dan portofolionya."Kami berharap taksonomi ini akan meningkatkan inovasi dalam kegiatan hijau yang mendukung pengembangan keuangan berkelanjutan Indonesia, serta berkontribusi pada taksonomi kawasan ASEAN," katanya secara daring dalam OECD Ministerial Meeting.Dia menjelaskan taksonomi hijau mencakup 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi yang telah dikaji OJK di mana 919 di antaranya telah dikonfirmasi dengan kementerian teknis terkait.Dari 919 subsektor usaha tersebut, terdapat 904 yang belum dapat dikategorikan secara langsung sebagai sektor hijau (terdapat prasyarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu), sementara 15 lainnya dapat masuk secara langsung sebagai kategori hijau.Klasifikasi kriteria pada Taksonomi Hijau dibagi menjadi tiga kategori yaitu: hijau (do no significant harm, apply minimum safeguard, provide positive impact to the environment and align with the environmental objective of the taxonomy); kuning (do no significant harm); dan merah (harmful activities).&nbsp;Dokumen ini juga mencatat adanya 198 usulan subsektor baru dari beberapa kementerian teknis dan pemangku kepentingan (stakeholders) terkait.Sri Mulyani menyampaikan bahwa sebagai Presidensi G20, Indonesia juga menempatkan keuangan berkelanjutan sebagai salah satu agenda prioritas di Jalur Keuangan.&nbsp;Agenda keuangan berkelanjutan menekankan pentingnya pembiayaan atau transisi yang adjust dan affordable, termasuk kontribusi sektor swasta dan bagaimana meningkatkan keuangan berkelanjutan.Agenda keuangan berkelanjutan tahun 2022 juga akan mencakup ringkasan kemajuan aksi peta jalan keuangan berkelanjutan G20 yang ditetapkan tahun 2021.Selain itu, terdapat tiga topik rencana kerja di tahun 2022 yaitu mengembangkan kerangka kerja untuk keuangan transisi dan meningkatkan kredibilitas komitmen lembaga keuangan, meningkatkan instrumen keuangan berkelanjutan, serta kebijakan publik yang mendorong pembiayaan dan investasi untuk kegiatan transisi.Di kawasan Asia Tenggara, Bendahara Negara mendorong para pembuat kebijakan untuk mencapai pemulihan hijau di kawasan."Taksonomi ASEAN berfungsi sebagai common language di seluruh negara ASEAN untuk membiayai kegiatan ekonomi berkelanjutan, serta untuk mewakili komitmen kolektif negara anggota ASEAN dalam transisi menuju kawasan yang berkelanjutan,” katanya.Dia mengungkapkan perubahan iklim diproyeksikan memiliki dampak yang tidak proporsional pada negara-negara anggota ASEAN, baik dari perspektif lingkungan maupun sosial ekonomi.“Dengan ancaman yang sangat signifikan terhadap kesejahteraan, mata pencaharian, dan kegiatan ekonomi, fokus saat ini adalah bagaimana negara-negara ASEAN dapat berkembang dan maju tanpa meningkatkan emisi karbon,” ujarnya.Dia berharap pembentukan taksonomi ASEAN dapat menarik investasi global ke ASEAN untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di kawasan.“Taksonomi ASEAN diharapkan dapat meningkatkan sektor swasta dan partisipasi investor untuk berinvestasi," ucapnya.

Menkeu sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers KSSK: Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2022, Rabu, 2 Februari 2022. Sumber YouTube.com/Kemenkeu RI. 

Sri Mulyani Indrawati

Menkeu sekaligus Ketua KSSK Sri Mulyani Indrawati saat Konferensi Pers KSSK: Hasil Rapat Berkala KSSK I Tahun 2022, Rabu, 2 Februari 2022. 

Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa taksonomi hijau memungkinkan sektor keuangan untuk mengklasifikasikan kegiatan hijau untuk mengembangkan produk dan portofolionya.

Rekomendasi

Sri Mulyani: Taksonomi Hijau Dorong Pengembangan Keuangan Berkelanjutan