Sri Mulyani Senang, Peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Naik Jadi 92,5 Persen

22 September 2022 18:01 WIB

Penulis: Debrinata Rizky

Editor: Ananda Astri Dianka

Sri Mulyani Apresiasi Peraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Meningkat

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi pemerintah pusat dan daerah yang berhasil mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada 2021, penerima opini WTP telah diraih oleh 500 daerah dari 542 daerah yang mendapatkan opini WTP atau telah mencapai 92,5% penerima.

"Angka tersebut naik dari tahun sebelumnya, tahun pertama pandemi yang jumlahnya hanya 89,57 persen," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Nasional, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022, Kamis, 22 September 2022.

Bahkan ada beberapa daerah yang konsisten mendapatkan WTP hingga 15 kali berturut-turut. Tak hanya daerah, kementerian dan lembaga juga ikut mendulang kesuksesan lewat meningkatnya angka penerima WTP.

Untuk pemerintah pusat, dari 87 kementerian atau lembaga terdapat 83 kementerian atau lembaga yang berhasil mendapatkan WTP. Menkeu mengimbau untuk kementerian atau lembaga yang belum mendapatkan WTP maka segera memperbaiki pengelolaan keuangannya.

Bendahara negara ini paham, bagaimana tantangan imbas kondisi pandemi COVID-19 turut mempengaruhi dinamika perekonomian global. Maka pilihan arah kebijakan fiskal pemerintah lebih diprioritaskan kepada upaya untuk melindungi keselamatan rakyat serta menjaga dan memulihkan perekonomian.

Akibatnya instrumen APBN harus bekerja keras untuk menangani krisis kesehatan, sosial, dan ekonomi. APBN didesain untuk dapat fleksibel dalam merespons tantangan multidimensi yang sangat dinamis dan sulit diprediksi.

Dengan kebijakan countercyclical APBN dalam bentuk pelebaran defisit di atas maksimum 3% dari Produk Domestik Bruto, adalah langkah strategis dan efektif untuk melindungi rakyat dan perekonomian Indonesia.

Dia berharap APBN dan APBD tetap menjadi instrumen penting untuk mendorong pemulihan ekonomi dan membangun pondasi perekonomian. Khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, serta jaminan sosial yang semakin adil dan bertanggung jawab.

Berita Terkait