Sri Mulyani Ingin G20 Izinkan Perpanjangan Cicilan Utang Negara Rentan COVID-19

November 24, 2020, 09:04 AM UTC

Penulis: Drean Muhyil Ihsan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati / Foto: Kemenkeu.go.id

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan dukungan kebijakan fiskal dan moneter perlu dilanjutkan pada tahun 2021.

Baginya, semua kebijakan itu diharapkan dapat dijalankan dengan baik sehingga pemulihan ekonomi semakin kuat dan berjalan pada jalur yang tepat.

Wanita yang akrab disapa Ani itu menyebut bahwa reformasi sangat penting. Ia pun berpandangan bahwa negara-negara anggota G20 perlu mulai melakukan konsolidasi fiskal.

“Misalnya, untuk Indonesia, kita menurunkan defisitnya untuk tahun depan. Penurunan ini tidak terlalu jauh, hanya ingin memastikan bahwa pemulihannya terus berjalan dan tidak terganggu,” ujarnya dikutip dari laman resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin 23 November 2020.

Ia turut menyambut baik semua lembaga multilateral yang memberikan dukungan. Baik dalam kerangka mikroekonomi, pembiayaan vaksin, maupun pada infrastructure green financing terkait kepedulian terhadap perubahan iklim.

“G20 harus terus mendukung kerja sama multilateral ini dan juga memastikan bahwa semua negara mendapatkan akses vaksin secara adil, terjangkau, dan merata,” tuturnya.

Tak hanya itu, Ani bilang inisiatif perpanjangan periode pembayaran utang melalui program debt service suspension initiative (DSSI) diharapkan dapat membantu negara-negara yang paling rentan terdampak pandemi COVID-19.

“Kami juga mendorong G20 melalui semangat multilateralisme dapat memperluas dukungan kepada negara-negara rentan,” imbuh mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.

Ia juga menyampaikan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk melakukan kerja sama dengan anggota G20. Harapannya, seluruh negara dapat terus menjaga kerja sama untuk menutup celah pada kesiapan dan respons dalam menghadapi pandemi global, serta memastikan ekonomi pascapandemi. (SKO)