Jakarta – Kementerian Keuangan kembali menambah fasilitas fiskal atas impor barang, kali ini relaksasi diberikan dalam rangka pengadaan <a href="https://www.trenasia.com/alasan-erick-thohir-mengapa-indonesia-pilih-vaksin-china-ketimbang-pfizer-dan-moderna/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">vaksin</a> dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.



Direktur Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga Bea Cukai, Syarif Hidayat membenarkan bahwa kebijakan terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 188/PMK.04/2020.



“Hal ini dilakukan sebagai upaya percepatan dan kepastian pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin, 30 November 2020.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/11-bank-biayai-proyek-tol-serang-panimbang-rp6-triliun/">11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/ptpp-hingga-mei-2021-raih-kontrak-baru-rp67-triliun/">PTPP Hingga Mei 2021 Raih Kontrak Baru Rp6,7 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/rilis-rapid-fire-mnc-studios-milik-hary-tanoe-gandeng-pengembang-game-korea/">Rilis Rapid Fire, MNC Studios Milik Hary Tanoe Gandeng Pengembang Game Korea</a></li>
</ul>


Sejumlah relaksasi yang diberikan kementerian di bawah pimpinan Sri Mulyani Indrawati ini antara lain pembebasan bea masuk dan/atau cukai. Kemudian, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), dan dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22.



Adapun barang yang mendapat relaksasi adalah vaksin, bahan baku vaksin dan peralatan yang diperlukan dalam produksi vaksin. Tak lupa, peralatan untuk pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanganan COVID-19.



Fasilitas ini diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan hukum, atau badan non badan hukum, senyampang mendapat penugasan dari Kementerian Kesehatan.


<ul class="wp-block-latest-posts__list wp-block-latest-posts"><li><a href="https://www.trenasia.com/11-bank-biayai-proyek-tol-serang-panimbang-rp6-triliun/">11 Bank Biayai Proyek Tol Serang-Panimbang Rp6 Triliun</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/tandingi-telkomsel-dan-indosat-smartfren-segera-luncurkan-jaringan-5g/">Tandingi Telkomsel dan Indosat, Smartfren Segera Luncurkan Jaringan 5G</a></li>
<li><a href="https://www.trenasia.com/bangga-48-ton-produk-tempe-olahan-ukm-indonesia-dinikmati-masyarakat-jepang/">Bangga! 4,8 Ton Produk Tempe Olahan UKM Indonesia Dinikmati Masyarakat Jepang</a></li>
</ul>


Syarif menambahkan, dengan penerbitan PMK ini, pemerintah berharap dapat memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan vaksin. Sehingga, makin banyak partisipan, maka vaksinasi akan segera terealisasi.



Tahun depan, pemerintah telah mengalokasikan Rp18 triliun untuk antisipasi pengadaan vaksin. Lalu, Rp3,7 triliun untuk vaksinasi, serta Rp1,3 triliun untuk sarana dan prasarana terkait penelitian vaksin di Tanah Air.



Total, anggaran penanganan COVID-19 pada 2021 mencapai Rp55,5 triliun. Sementara, anggaran kesehatan tahun depan senilai Rp169,7 triliun atau 6,2% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). (SKO)

ANANDA.png

Vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech China / Reuters

vaksin-covid-buatan-sinovac-biotech-china

Kementerian Keuangan kembali menambah fasilitas fiskal atas impor barang, kali ini relaksasi diberikan dalam rangka pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19.

Rekomendasi

Sri Mulyani Gratiskan Pajak Impor Vaksin COVID-19