WhatsApp Image 2023-01-11 at 09.02.11.jpeg

JAKARTA &nbsp;- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, memberikan opsi bahwa aturan terkait ambang batas tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bisa dilonggarkan hal ini untuk mendorong percepatan pembangunan pembangit berbasis Energi Terbarukan (EBT).Pasalnya Arifin mengakui bahwa, investasi di sektor energi baru terbarukan (EBT) terhambat karena syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang terlalu tinggi bagi PT PLN (Persero)."Sementara kalau tidak ada (komponen dalam negeri), apakah kita harus mandek nungguin dulu?Enggak, kan," ujarnya di Kementerian ESDM, pekan lalu.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/jurus-ganjar-tingkatkan-nilai-ekspor-umkm">Jurus Ganjar Tingkatkan Nilai Ekspor UMKM</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ngaku-dikriminalisasi-eks-dirut-waskita-bantah-rugikan-negara-rp-2-5-triliun">Ngaku Dikriminalisasi, Eks Dirut Waskita Bantah Rugikan Negara Rp2,5 Triliun</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/motor-hilang-di-parkiran-bisakah-warga-ajukan-gugatan">Motor Hilang di Parkiran, Bisakah Warga Ajukan Gugatan?</a></li></ul>Lanjut Arifin, pemerintah telah membahas perihal syarat TKDN untuk pengembangan EBT agar bisa disesuaikan dengan kemampuan industri di dalam negeri, sehingga proyek EBT tidak mangkrak.Di sisi lain, pemerintah juga harus melakukan pembinaan dan membantu industri dalam negeri bisa terus berprogres untuk menunjang komponen pembangkit EBT.Sebagai informasi, aturan pemenuhan TKDN paling anyar tertulis dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik alias RUPTL 2021-2030. PLN wajib mengakomodir TKDN tinggi untuk pembangunan pembangkit energi biomassa dan biogas milik PLN.Adapun, Indonesia menargetkan pada 2025 persentase bauran energi baru dan terbarukan (EBT) akan mencapai 23%. Dalam mencapai hal tersebut, salah satu langkah konkret yang diambil oleh pemerintah Indonesia adalah melakukan transisi energi.Arifin menjelaskan, dari kapasitas energi tersedia sebesar 70 GigaWatt (GW), target pemerintah mengalihkan ke EBT adalah 23% atau sebesar 16,1 GW. Namun saat ini yang terealisasi belum sampai 12 GW.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/perusahaan-perlu-tingkatkan-kapasitas-governansi-untuk-adopsi-esg">Perusahaan Perlu Tingkatkan Kapasitas Governansi untuk Adopsi ESG</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bank-bri-ingatkan-nasabah-segera-validasi-nik-jadi-npwp-supaya-tidak-terkena-tarif-p-ph">Bank BRI Ingatkan Nasabah Segera Validasi NIK Jadi NPWP, Supaya Tidak Terkena Tarif PPh</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/3-langkah-baru-pemerintah-untuk-sebarkan-virus-esg">3 Langkah Baru Pemerintah untuk Sebarkan 'Virus' ESG</a></li></ul>Capaian EBT&nbsp;Berdasarkan pada laporan Capaian Kinerja Sektor ESDM Tahun 2022 Kementerian ESDM, nyatanya target tersebut masih jauh dari angka yang diharapkan. Pada 2022, bauran EBT baru berada di angka 14,11% saja. Sedangkan batu bara masih mendominasi bauran energi nasional dengan 67,21%. Sementara itu gas dan BBM menyumbang masing-masing sebesar 15,96% dan 2,73%.Adapun pemerintah resmi menerbitkan aturan mengenai percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik. Beleid itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 tahun 2022. Perpres ini menjawab persoalan mengenai tarif listrik EBT yang akan dijual ke PT PLN (Persero).Menurut Arifin, &nbsp;selama ini memang aturannya listrik harus negara yang membangun. Kedepannya diharapkan untuk pembangunan oleh investor namun tetapSejauh Mana Target Bauran EBT Indonesia 23% di 2025.

RIZKY CHANDRA.png

Ilustrasi pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) 

renewable-g8b4f0e438_1920.jpg

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, memberikan opsi bahwa aturan terkait ambang batas tingkat komponen dalam negeri (TKDN) bisa dilonggarkan hal ini untuk mendorong percepatan pembangunan pembangit berbasis Energi Terbarukan (EBT).

Rekomendasi

Solusi Menteri ESDM Atasi Syarat TKDN Hambat PLN Kembangkan Energi Baru Terbarukan