Soal Migrasi ke Kompor Listrik, lndef: Pelengkap Kebijakan Subsidi Energi

22 September 2022 07:26 WIB

Penulis: Ananda Astri Dianka

Pekerja menata tabung liquified petroleum gas (LPG) disalah satu agen gas non subsidi kawasan Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa, 28 Desember 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia (trenasia.com)

JAKARTA - Di tengah kenaikan harga sejumlah komoditas energi dan pangan, pemerintah kembali menyuarakan migrasi kompor gas ke kompor listrik. 

Rencananya, tahun ini didorong 300.000 masyarakat menggunakan kompor listrik, diikuti peningkatan di tahun-tahun selanjutnya.

Ekonom dari Institute foe Development of Economic and Finance (Indef) Abra Talattov, meminta upaya ini dibarengi dengan kebijakan subsidi energi, misalnya subsidi LPG secara tertutup.

Dengan demikian, konversi kompor listrik akan sejalan dengan tepat sasarannya subsidi LPG. Ini juga turut menimbang kondisi subsidi LPG yang membengkak cukup besar dari alokasi pemerintah.

"Saya justru ingin menyampaikan kalau kompor listrik ini jadi strategi pelengkap kebijakan subsidi energi, tapi komplementer, pemerintah ingin dorong penggunaan kompor listrik, sifatnya adalah opsional, diberikan kebebasan apakah ingin beralih ke kompor listrik dengan potensi manfaat dan sebagainya, atau tetap ingin LPG 3kg," kata dia dalam diskusi bertajuk Dampak Kenaikan Harga BBM dan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA secara daring pas Rabu, 21 September 2022.

Harapannya, masyarakat akan memilih secara rasional antara menggunakan kompor listrik atau tetap bertahan dengan kompor gas. Syaratnya, subsidi LPG 3 kg dilakukan secara tertutup, sehingga mempersempit penerimanya.

"Kalau migrasi kompor induksi jalan, dibagikan gratis, kalau LPG (subsidi) terbuka tetap masyarakat bisa beli, volume kuota LPG 3 kg akan tetap berpotensi jeboldibagikan gratis, kalau LPG (subsidi) terbuka tetap masyarakat bisa beli, volume kuota LPG 3 kg akan tetap berpotensi jebol. Jadi harusnya dilakukan integratif kebijakan antara subsidi energi dan konversi kompor listrik. Dilakukan secara sistemik," terangnya.

Melihat target pemerintah untuk penggunaan 2 juta kompor listrik di tahun depan, harusnya juga turut menekan angka subsidi LPG. Karena, adanya proses migrasi yang direncanakan tersebut. Artinya, ada realokasi anggaran dari subsidi LPG kepada kegiatan akselerasi instalasi kompor listrik.

"Saya tidak ingin kita terjebak di persoalan teknis apakah hemat, karena PLN sudah piloting di solo dan bali, dari piloting ke 2.000 rumah tangga, ada pengehematan suginifkan 15-20 persen, dan bisa bantu kurangi over supply. saya tak ingin terjebak disana," bebernya.

Menurut Abra, aspek penting lainnya adalah menyoal tarif dasar listrik yang dibebankan ke masyarakat. Pasalnya, dengan penggunaan kompor listrik akan juga meningkatkan kebutuhan daya listrik.

Hal ini, berarti meningkatkan biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Jika ada peningkatan itu, khawatirnya migrasi ke kompor listrik malah menjadi lebih mahal ketimbang penghematan.

"Memang pemeintah kita dengar sudah memberikan jaminan bahwa tarif untuk masaknya itulah tarif subsidi, tetapi sampai hari ini kita belum melihat regulasi, payung hukum yang bisa menjamin memastikan bahwa tarif listrik yang nanti mereka bayarkan untuk memasak itu adalah tarif subsidi, dan besaran berapa kita belum tahu, karena sekarang masih di piloting," paparnya.

Ia menerangkan, dari proses uji coba atau piloting tadi, belum jelas apakah tarif yang berlaku itu disubsidi pemerintah atau ditanggung oleh PLN. Ini juga mempengaruhi proses pelaksanaan migrasi kedepannya.

"Tetapi kan kalau ini masif sampai 2 juta rumah tangga tahun depan ya tidak mungkin tanpa adanya regulasi yang jelas. Kalau tarif listrik ternyata tarif listrik subsidi tapi belum ada regulasi, nanti terpaksa mau tidak mau pasti PLN yang akan menanggung selisihnya tadi," pungkasnya. (*)

Tulisan ini telah tayang di kabarsiger.com oleh Yunike Purnama pada 22 Sep 2022 

Berita Terkait