Sinyal Ekonomi Pulih, Defisit APBN Juli 2021 Menipis Capai Rp336,9 Triliun

26 Agustus 2021 03:45 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Sukirno

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat hadir dalam rapat kerja dengan Komisi XI di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 15 Maret 2021. (Ismail Pohan/TrenAsia)

JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN pada bulan Juli 2021 mencapai Rp336,9 triliun, atau sekitar 2,04% dari postur APBN 2021 secara tahunan (year-on-year/yoy).

"Dari sisi defisit, APBN kita mencapai Rp336,9 triliun, (naik) dari tahun lalu sebesar Rp329,9 triliun. Dari sisi persen terhadap GDP juga relatif lebih kecil, yaitu 2,04 persen. Tahun lalu 2,14 persen dan ini masih on track untuk defisit kita 5,7 persen," ujarnya dalam konferensi pers "APBN Kita" yang disiarkan Youtube Kemenkeu, Rabu, 25 Agustus 2021.

Dia menjelaskan bahwa defisit APBN terjadi karena pendapatan negara tercatat lebih kecil yaitu Rp1.031,5 triliun dibandingkan dengan belanja negara yang mencapai Rp1.368,4 triliun pada Juli 2021.

Pendapatan negara hingga Juli mencapai 59,2% dari target 2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun. Jumlah ini tumbuh 11,8% yoy dari tahun lalu sebesar Rp922,5 triliun.

Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak sebesar Rp647,7 triliun.  Jumlah ini sudah mencapai 52,7% dari target yang sebesar Rp1.229,6 triliun. Penerimaan pajak ini pun meningkat 7,6% yoy dari Juli 2020 yang sebesar Rp602,0 triliun.

Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga meningkat. Hingga Juli 2021, tercatat Rp242,1 triliun atau sudah mencapai 81,2% dari target yang sebesar Rp298,2 triliun. PNBP ini juga meningkat 15,8% yoy dari Juli 2020 yang sebesar Rp209,0 triliun.

Selain kedua sumber penghasilan negara itu, Sri Mulyani menyebut bahwa pendapatan dari sektor kepabeanan dan cukai turut berkontribusi memberikan pertumbuhan terhadap pendapatan negara.

Penerimaan negara dari kepabeanan dan cukai mencapai Rp141,21 triliun atau sekitar 65,7% dari target APBN. Pencapaian ini tumbuh 29,5% dibandingkan dengan tahun lalu.

"Ini karena beberapa komoditas seperti  kelapa sawit, tembaga, dan juga beberapa  pertambangan itu memberikan kontribusi bea keluar yang cukup signifikan karena  adanya perdagangan internasional yang  pulih dan pertumbuhan ekonomi negara-negara lain yang tumbuh sehingga meningkatkan ekspor kita," terangnya.

Dia menambahkan, untuk belanja negara telah mencapai 49,8% atau sebesar Rp1.368,4 triliun dari ABPN Rp2.750  triliiun hingga Juli 2021. Realisasi ini tumbuh  9,3% dibandingkan dengan tahun lalu.

Realisasi belanja negara tersebut ditopang oleh belanja pemerintah pusat sebesar Rp952,8 triliiun, atau naik 20,1% dari tahun lalu dan investasi meningkat 194%,  dengan realisasi sebesar Rp48,6 triliun.

Sementara, dana Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) hingga Juli sudah terealisasi 52,2% atau sebesar Rp415,53 triliun dari target APBN 2021. Jumlah ini lebih rendah 9,4% dari tahun lalu yang mencapai 60,1%.

Kemudian, Dana Desa sudah tersalur Rp40,9 triliun. Sayangnya, ini lebih rendah dari tahun lalu sebesar Rp47,90 triliun.

Sri Mulyani mengatakan, keseimbangan primer APBN 2021 mencapai Rp143,6 triliun dan dana pembiayaan anggaran mencapai Rp447,8 triliun.

Pembiayaan mencakup pembayaran utang sebesar Rp468,1 triliun, pembiayaan investasi Rp48,6 triliun, pemberian pinjaman Rp1,6 triliun, dan pembiayaan lainnya Rp26,7 triliun.

Sementara itu, dana SILPA tercatat sebanyak Rp110,9 triliun, lebih kecil dari tahun lalu sebesar Rp172,9 triliun, termasuk perbandingan bulan Juni yang sebesar Rp135,9 triliun.

"SILPA kita sudah mulai mengalami penurunan. Sekarang posisinya di Rp110,9 triliun karena tadi kita menggunakan SILPA untuk pembiayaan juga, dan juga akselerasi untuk melakukan pembiayaan," kata Sri Mulyani.

Dia memandang bahwa ada harapan untuk melakukan langkah pemulihan ekonomi di waktu yang akan datang jika melihat postur APBN hingga Juli 2021.

"Kita melihat adanya tren pemulihan (ekonomi) yang luar biasa kuat untuk membalikkan, untuk rebound dan recovery, terutama di kuartal kedua, bahkan beberapa aktivitas masih berlanjut meski kita melakukan PPKM di bulan Juli," katanya.

Namun dia tetap mewanti-wanti bahwa dampak PPKM terus membayangi kinerja perekonomian. Karena itu, gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi ekonomi akan terlihat dalam paparan APBN bulan depan.*

Berita Terkait