<p>JAKARTA- Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mengungkap besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR untuk bisa mendapatkan bantuan pembiayaan<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/ini-syarat-dan-lokasi-rumah-subsidi-untuk-ojol-dan-wartawan"> rumah subsidi </a>yang dibagi atas zonasi wilayah.</p><p>"Besaran penghasilan MBR dibagi atas zonasi wilayah," ujar Menteri PKP Maruarar Sirait atau disapa Ara dalam salinan Permen 5/2025 &nbsp;Jumat 25 April 2025.</p><p>Zonasi wilayamempertimbangkan tiga hal yakni indeks kemahalan konstruksi, rata-rata pengeluaran kontrak rumah dalam satu bulan terakhir, dan letak geografis. Zonasi wilayah dan besaran penghasilan MBR dibagi menjadi empat zonasi. Berikut rinciannya:</p><h3>Zona 1:&nbsp;</h3><p>Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Sumatera, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat</p><ul><li>Tidak Kawin: Rp8.500.000</li><li>Kawin: Rp10.000.000</li></ul><h3>Zona 2:&nbsp;</h3><p>Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali</p><ul><li>Tidak Kawin: Rp9.000.000</li><li>Kawin: Rp11.000.000</li></ul><h3>Zona 3&nbsp;</h3><p>Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya</p><ul><li>Tidak Kawin: Rp10.500.000</li><li>Kawin: Rp12.000.000</li></ul><h3>Zona 4&nbsp;</h3><p>Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi</p><ul><li>Tidak Kawin: Rp12.000.000</li><li>Kawin: Rp14.000.000</li></ul><p>Dalam Permen 5/2025 tentang Besaran Penghasilan dan Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah serta Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah. Besaran penghasilan MBR dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan Rumah layak huni.</p><p>Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah.</p><ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/airlangga-master-card-dan-visa-bebas-beroperasi-qris-bukan-hambatan">Airlangga: MasterCard dan Visa Bebas Beroperasi, QRIS Bukan Hambatan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/penonton-melonjak-usai-lebaran-prospek-kinerja-cinema-xxi-tahun-ini-tetap-cerah">Penonton Melonjak Usai Lebaran, Prospek Kinerja Cinema XXI Tahun ini Tetap Cerah</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/airlangga-bertemu-menkeu-as-fokus-bahas-ini-dalam-negosiasi-tarif-resiprokal">Airlangga Bertemu Menkeu AS, Fokus Bahas ini dalam Negosiasi Tarif Resiprokal</a></li></ul><p>Pemerintah meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan bantuan pembiayaan rumah subsidi melalui Peraturan Menteri atau Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025.&nbsp;</p><p>"Untuk meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memanfaatkan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah, perlu penyesuaian besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah," kata Ara.</p>

AMIRUDDIN ZUHRI.png

Suasana rumah subsidi di kawasan Citereup, Kabupaten Bogor,  Jawa Barat,  Senin, 23 Agustus 2021. Foto: Ismail Pohan/TrenAsia

Kuota FLPP Rumah Subsidi.jpg

Zonasi wilayamempertimbangkan tiga hal yakni indeks kemahalan konstruksi, rata-rata pengeluaran kontrak rumah dalam satu bulan terakhir, dan letak geografis. 

Harga Emas Hari Ini

Simak, Ini Rincian Zonasi dan Batas Penghasilan Untuk Bisa Beli Rumah Subsidi