Siap-siap, Indonesia Cetak 600.000 Hektare Sawah

May 05, 2020, 02:09 AM UTC

Penulis: Sukirno

Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan kerja sama pembukaan lahan pertanian atau cetak sawah seluas 600.000 hektare. / Facebook @kementanRI

Sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo, Kementerian Pertanian tengah mempersiapkan kerja sama pembukaan lahan pertanian atau cetak sawah seluas 600.000 hektare yang akan digarap bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyebutkan bahwa Presiden Jokowi telah meminta agar BUMN dapat mengoptimalisasi lahan gambut menjadi sawah sebagai antisipasi terjadinya kekeringan dan ancaman kelangkaan pangan, seperti yang diperingatkan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO).

“Kurang lebih ada 600.000 hektare lahan yang disiapkan, terdiri atas 400.000 hektare lahan gambut dan 200.000 hektare lahan kering,” kata Mentan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IV DPR secara virtual di Jakarta, Senin, 4 Mei 2020.

Syahrul menjelaskan bahwa Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto segera mengadakan rapat koordinasi bersama Kementan untuk membahas pelaksanaan teknis serta anggaran sebelum diajukan ke Kementerian Keuangan.

Menurut Mentan, permintaan Presiden Jokowi untuk melibatkan BUMN dalam pembukaan lahan sawah baru, yakni karena banyak lahan milik BUMN yang belum dimanfaatkan. Salah satu BUMN yang akan dimanfaatkan lahannya untuk ditanami tanaman pangan yakni milik PT Perkebunan Nusantara (Persero).

“Kita akan gunakan lahan-lahan itu bersama BUMN agar lahan yang belum ditanami, misalnya PTPN bisa diintervensi dengan (penanaman) jagung, padi, dan sebagainya,” kata Syahrul.

Mentan Syahrul menambahkan agar ekstensifikasi lahan sawah ini dapat direalisasikan segera untuk mengejar musim tanam kedua setelah panen raya pada April hingga Juni mendatang.

Dalam rapat sebelumnya, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan Sarwo Edhy menyebutkan bahwa program pembukaan lahan atau cetak sawah baru di Kalimantan Tengah yang menjadi permintaan Presiden Joko Widodo, akan difasilitasi dan didanai oleh BUMN.

Sementara itu, Kementerian Pertanian akan melakukan bimbingan dan pembinaan teknis. Seperti diketahui, lahan gambut perlu penanganan khusus, seperti pemberian dolomit untuk menetralkan asam pada lahan tersebut sebelum bisa ditanami.

“Untuk lahan gambut ini memang akan difasilitasi, kaitan pendanaannya dari BUMN. Sementara KLHK kaitannya dengan kehutanan sosial. Akan kita garap bekerja sama BUMN, tapi teknisnya dari Kementan,” kata Sarwo Edhy.

Kritik DPR

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyebut program cetak sawah baru di lahan gambut yang dinilai merupakan anomali, karena belajar dari sejarah maka hal tersebut tidak memiliki dampak yang berpengaruh terhadap produksi pangan nasional.

“Saat ini kebijakan program cetak sawah ini benar-benar anomali. Pertama, tidak mengingat sejarah bahwa Rp1,6 triliun pernah lenyap dari APBN akibat memaksakan lahan gambut dibuka untuk sawah yang tidak berefek sama sekali terhadap cadangan pangan nasional,” kata Andi Akmal Pasluddin secara terpisah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti anggaran cetak sawah sebesar Rp209,8 miliar pada postur anggaran tahun 2020, kemudian dipangkas menjadi Rp10,8 miliar rupiah akibat penghematan dan kini setelah refocussing menjadi nol rupiah.

Ia juga mengingatkan bahwa percetakan sawah membutuhkan waktu minimal satu tahun dan itu juga belum mencakup proses pembangunan infrastruktur penunjang seperti irigasi dan jalan.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah diharapkan dapat lebih bijak terlebih pada evaluasi BPK ditemukan masih ada sawah-sawah yang merupakan cetakan periode 2014-2019 yang belum termanfaatkan secara optimal.

Dengan demikian, lanjutnya, optimalisasi pemanfaatan sawah yang sudah dicetak periode 2014-2019 lebih baik dilakukan dari pada membuka lahan baru, apalagi lahan gambut. (SKO)