DPR meminta pemerintah tegas melarang mudik Lebaran jika tidak ingin defisit APBN semakin jebol. Saat ini, pemerintah mengalokasikan anggaran penanganan wabah virus corona (COVID-19) mencapai Rp450,1 triliun.



Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati menilai beban negara bakal semakin berat apabila sampai semua wilayah terjangkit COVID-19. Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut kemudian meminta pemerintah untuk tegas dalam menerapkan kebijakan larangan mudik Lebaran demi memutus rantai penyebaran COVID-19.



“Kalau lihat perkembangan yang terus meningkat seperti ini, saya kira ada baiknya pemerintah secara tegas mengatakan untuk masyarakat yang ada di perkotaan enggak usah mudik dulu,” ujar Sadarestuwati dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, 7 April 2020.



Dia menerangkan, masyarakat belum memiliki kesadaran tinggi untuk tidak melaksanakan mudik. Dia juga mengusulkan, larangan mudik dapat menjadi aturan turunan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang telah dibuat sebelumnya. 



“Iya, bisa dijadikan satu (dengan PP PSBB). Sebagian masyarakat kita ini belum punya kesadaran individu yang tinggi. Mau tidak mau, memang kita butuh kesadaran individu dari diri kita. Kita harus ikut mendukung pemerintah yang sedang berupaya mencegah penyebaran virus COVID-19,” ujar legislator dari Jawa Timur itu.



Lebih lanjut, dia meminta agar peraturan tersebut tetap memperhatikan kebutuhan hidup masyarakat yang masih bergantung pada penghasilan harian.



Selain itu, dia mengharapkan adanya ketentuan yang dapat mengatur tentang masyarakat yang terdampak kebijakan larangan mudik tersebut.



Terpisah, pakar transportasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Ahmad Munawar berharap pemerintah mengambil tindakan tegas melarang mudik saat Hari Raya Idul Fitri karena berdasarkan analisisnya penyebaran COVID-19 tidak bisa dihindari selama prosesi mudik ini.



&#8220;Meski masyarakat menggunakan kendaraan pribadi juga penyebaran akan terjadi di rest area,&#8221; kata Munawar melalui keterangan tertulis di Yogyakarta.



Menurut dia, jika memungkinkan pemerintah harus tegas melarang mudik dengan membatasi, bahkan jika memungkinkan menyetop angkutan umum bus antar kota, serta kereta api jarak jauh dan pesawat.



Selain itu, penutupan jalan arteri dan jalan tol yang menghubungkan antar provinsi juga bisa menjadi solusi pencegahan.



Mengenai penerapan isolasi selama 14 hari di kampung halaman pemudik, Munawar menyebut hal itu tidak akan berjalan lancar karena jumlah pemudik yang mencapai jutaan orang.



&#8220;Isolasi ini mengharapkan pemerintah daerah sasaran mudik untuk mempersiapkan ratusan bahkan ribuan peralatan serta fasilitas. Hal ini malah akan memberatkan pemerintah daerah. Jika tidak siap malah akan menyebabkan pandemi ini menyebar di daerah mereka,&#8221; kata dia.



Munawar berpesan kepada masyarakat Indonesia, terutama yang ingin mudik, bahwa kesehatan keluarga, terutama orang tua, jauh lebih penting dari bertemu langsung dengan mereka.



&#8220;Sudah ada contoh di RS Adam Malik, Medan, anak muda yang mudik, kelihatannya sehat, ternyata carrier pembawa virus. Akhirnya, berdampak pada orang tua yang dikunjungi,&#8221; kata dia.



Aspek ekonomi yang menjadi pertimbangan pemerintah tidak melarang mudik, menurut Munawar, memang tidak bisa dihindari. Ia menyatakan dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini perekonomian jelas akan terpuruk.



Namun, menurut Munawar, pemerintah perlu menentukan mana yang dianggap lebih penting, ekonomi atau nyawa rakyat.



&#8220;Presiden Ghana, Nana Akufo-Addo, ketika menerapkan lockdown di negaranya, menyampaikan sebuah pidato. Ia menyatakan ekonomi bisa diperbaiki kembali, tetapi rakyat yang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali,&#8221; kata Guru Besar Teknik Sipil UGM ini. 



Luhut Tak Melarang Mudik



Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa pemerintah tidak memberlakukan larangan mudik, tapi mengimbau agar masyarakat khususnya di DKI Jakarta tidak pulang kampung.



&#8220;Diputuskan tidak ada pelarangan mudik resmi dari pemerintah ,namun pemerintah bersama seluruh tokoh masyarakat mengimbau atas dasar keselamatan bersama agar masyarakat tidak mudik pada tahun ini,&#8221; kata Luhut dilansir Antara pekan lalu.



Luhut menyampaikan hal tersebut melalui video conference setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo dengan tema &#8220;Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik&#8221; dan &#8220;Persiapan Menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1441 H/2020 M&#8221;.



&#8220;Pertimbangan utama bahwa orang kalau dilarang, tetap mudik saja, jadi kita tidak mau. Tapi kita imbau kesadaran bahwa kalau Anda mudik pasti membawa penyakit. Kalau kau bawa penyakit itu di daerah terbukti bisa meninggal, bisa keluargamu, kita tidak mau itu,&#8221; ungkap Luhut.



Luhut yang saat ini menjabat sebagai Plt Menteri Perhubungan mengatakan bahwa pemerintah berusaha agar penggunaan angkutan umum sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19, khususnya untuk menjaga jarak (physical distancing)



&#8220;Terkait dengan teknis pelaksanaan di lapangan, kami akan segera merumuskan dan mengumumkan bersama kementerian/lembaga terkait, misalnya kalau sampai ada yang memaksakan diri untuk mudik, dia harus masuk karantina 14 hari di tempat mudiknya,&#8221; tambah Luhut.



Menurut Luhut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memastikan bila masih ada masyarakat yang mudik, sesampainya di kampung halaman ia akan langsung masuk karantina dan melakukan pemeriksaan kesehatan.



&#8220;Selain itu, juga memastikan kampung itu mau menerima orang mudik, karena sekarang banyak kampung di daerah tidak ingin menerima pemudik dari Jakarta, karena Jakarta ini kita lihat sepertinya pusat atau epsientrum dari COVID-19 dan kalau di tempat mudik itu kita anggap tidak aman lalu kembali ke Jakarta, bisa saja dia masuk karantina lagi selama 14 hari,&#8221; tuturnya.



Pemerintah memilih jalan tersebut karena ingin tetap mencegah penyebaran COVID-19, namun tanpa membunuh sama sekali kegiatan-kegiatan ekonomi.



&#8220;Pemerintah pusat dan daerah akan berkoordinasi untuk memastikan masyarakat yang akan mudik dan harus melakukan isolasi seperti yang saya jelaskan tadi. Ini sudah terjadi di kampung-kampung atau daerah-daerah di Jawa Tengah, Jawa Barat maupun Jawa Timur. Jadi sekarang kita tinggal intensifkan saja karena sudah menyadari bahaya COVID-19 ini,&#8221; tambah Luhut.



Luhut mengaku ia juga sudah menerima sejumlah model penyebaran COVID-19 dari peneliti di berbagai universitas dan lembaga, seperti UI, UGM, ITB maupun BSSN.



&#8220;Mereka semua menyimpulkan bahwa jaga jarak sangat penting kalau kita mau selesaikan ini. Kalau kita tidak mau selesaikan, mau orang lain jadi korban gara-gara kita ya silakan dibuat. Saya kira tidak ingin keluarga kita, anak kita, istri kita itu jadi korban karena kita tidak disiplin,&#8221; kata Luhut.



Sedangkan bagi mereka yang memutuskan untuk tidak mudik ke kampung halaman pada hari raya Idul Fitri, pemerintah juga sudah menyiapkan kompensasi. &#8220;Yang tidak mudik ada kompensasinya. Pertimbangan kita supaya ekonomi tidak mati sama sekali,&#8221; tambah Luhut.



Hingga Selasa, 7 April 2020, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 2.738 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 204 orang telah sembuh dan 221 lainnya meninggal dunia. (SKO)

Calon penumpang bersiap menaiki bus AKAP di terminal bayangan Pondok Pinang, Jakarta, Jumat (3/4/2020). Pemerintah mengimbau masyarakat untuk menunda mudik atau pulang kampung pada Lebaran mendatang sebagai salah satu langkah membatasi penyebaran wabah COVID-19. ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.
 *** Local Caption ***

calon-penumpang-bersiap-menaiki-bus-akap-di-terminal-bayangan-pondok-pinang-jakarta-jumat-3-4-2020

Presiden Ghana, Nana Akufo-Addo, ketika menerapkan lockdown di negaranya, menyampaikan sebuah pidato. Ia menyatakan ekonomi bisa diperbaiki kembali, tetapi rakyat yang meninggal tidak bisa dihidupkan kembali

Rekomendasi

Siap-siap APBN Jebol Jika Pemerintah Tak Tegas Larang Mudik Lebaran