19 Mei 2023 20:47 WIB
Penulis: Rizky C. Septania
Editor: Drean Muhyil Ihsan
Ilustrasi Laut China Selatan
JAKARTA - Vietnam melayangkan kritik pada China dan Filipina dan dituduh telah melanggar hak kedaulatan negaranya. Hal ini dilakukan setelah kapal penelitian China dan penjaga pantai Filipina melintas di perairan laut China Selatan yang diklaim sebagai zona milik Vietnam.
Belakang ini, ketagangan di wilayah laut China selatan tampak memanas. Pasalnya, Laut China Selatan merupakan atu rute perdagangan paling penting di dunia dan saluran untuk lebih dari perjalanan dagangan kapal senilai US$3 triliun atau kisaran Rp44 kuadriliun per tahun (asumsi kurs Rp14.800 per dolar AS).
Mengutip Reuters, Jumat, 19 Mei 2023, Kapal China dan Vietnam dikabarkan saling berhadapan dalam beberapa hari terakhir. Pada beberapa kesem[atan, kapal penelitian China bergerak di dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Hanoi untuk melakukan survey.
Namun, para pakar menyebutkan melintaskan kapal penelitian tanpa persetujuan merupakan tindakan yang dianggap sebagai permusuhan.
Menanggapi kabar pelanggaran batas wilayah, juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam Pham Thu Hang mengatakan bahwa kapal-kapal itu melanggar hak kedaulatan dan yurisdiksi Vietnam. Karenanya, Vietnam akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk membela haknya.
- 6 Kota Indonesia Didapuk Sebagai Surga Makanan Lokal Versi Taste Atlas, Ada Kotamu?
- Kejagung Periksa 6 Saksi Terkait Kasus Korupsi Proyek Fiktif Waskita Karya (WSKT)
- Johnny G. Plate Jadi Tersangka, Kominfo Pastikan Layanan Publik Tetap Normal
Di sisi lain, China mengatakan bahwa penelitian ilmiah adalah kegiatan normal di wilayah di bawah yurisdiksi China.
Sebagai catatan, China mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan sebagai wilayahnya berdasarkan apa yang dikatakannya sebagai peta lama. Klaim ini termasuk perairan yang terletak di dalam ZEE Vietnam dan empat negara Asia Tenggara lainnya.
Menyoal Filpina, Vietnam ditegur karena menempatkan pelampung navigasi di lima wilayah ZEE-nya untuk menegaskan kedaulatan atas pulau-pulau Spratly yang dipersengketakan. Informasi tambahan, sebagian wilayah di kepulauan tersebut juga diklaim oleh Vietnam.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Filipina, Teresita Daza mengatakan pemasangan pelampung penjaga pantai Manila konsisten dengan hak negara itu sebagai negara pantai di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut.
"Mereka dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan navigasi di perairan kita dan tidak perlu dikhawatirkan," kata Daza.
