Sektor Potensial, Hunian Berkonsep TOD Diburu Konsumen

23 Agustus 2021 11:30 WIB

Penulis: Aprilia Ciptaning

Editor: Rizky C. Septania

LRT City mengusung konsep Transit Oriented Development (TOD) dari PT Adhi Commuter Properti / LRTCity.com

JAKARTA – Hunian bertema Transit Oriented Development (TOD) diproyeksikan akan menarik minat konsumen di kota besar seperti Jakarta dan kawasan penyangganya seperti Bekasi, Bogor, Depok, serta Tangerang. Hal ini seiring konsep hunian yang berada di kawasan transportasi publik, ditambah adanya insentif dari pemerintah.

Head of Advisory Services of Colliers International Indonesia, Monica Koesnovagril menyebutkan, saat ini pemerintah tengah gencar mendukung proyek kepemilikan hunian melalui pemberian sejumlah insentif dan fasilitas pendanaan. Termasuk untuk proyek-proyek hunian berbasis TOD hasil sinergi berbagai BUMN. Sejumlah insentif tersebut diperkirakan akan menambah tingkat keterjangkauan hunian berbasis TOD oleh konsumen.

Monica menjelaskan, jika dijalankan dengan baik, TOD akan menjadi sebuah konsep hunian yang ideal bagi masyarakat. TOD merupakan hunian terintegrasi dengan sarana transportasi publik di tengah atau dekat dengan pusat kota sehingga bisa membantu masyarakat memangkas waktu perjalanan yang biasanya menjadi persoalan. “Perjalanan menjadi lebih dekat, apalagi kalau misalnya TOD-nya ini LRT,” ungkap Monica kepada wartawan.

Belum lama ini, pemerintah memperpanjang jangka waktu pemberian insentif PPN yang ditanggung negara untuk penyerahan rumah tapak atau satuan rumah susun bagi rumah komersial dengan harga di bawah Rp 2 miliar per unit di pasar perdana. Per Maret lalu, Bank Indonesia juga melakukan pelonggaran rasio Loan to Value (LTV) untuk mendorong sektor properti bangkit dari pandemi. Di luar itu, lembaga pembiayaan juga memberikan sejumlah keringanan.

Analis Samuel Sekuritas, Olivia Laura, menambahkan keberadaan insentif menjadi motor penggerak penjualan properti tahun ini. Hal ini terefleksikan dari penjualan marketing seluruh emiten properti yang mencapai lebih dari 50% pada semester I 2021. “Pertumbuhan tinggi karena basis tahun 2020 rendah. Kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi di 2019, pertumbuhan di semester I 2021 juga cukup signifikan untuk beberapa emiten,” kata Olivia.

Berbagai insentif pemerintah terbukti mampu mendorong kinerja sektor properti di Indonesia. Hasil Survei Harga Properti Residensial (SHPR) Pasar Primer Bank Indonesia mengindikasikan indeks harga properti residensial – salah satu ukuran penjualan properti – terus naik. Pada kuartal II 2021, indeks harga properti tercatat 215,77 dan diperkirakan akan naik menjadi 215,88 pada kuartal III 2021. Angka ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 yang hanya berada di kisaran 211-213.

Di tempat terpisah, Direktur Utama PT Adhi Commuter Properti (ADCP), Rizkan Firman, menyatakan perusahaannya sedang gencar mengembangkan properti berbasis TOD. Pengembang properti berbasis transportasi massal pertama dan terbesar di Indonesia tersebut memiliki portofolio kuat dari proyek TOD baik eksisting maupun baru yang terletak di 7 dari 17 stasiun LRT Tahap I di Jabodetabek.

Seluruh kawasan itu memiliki total unit lebih dari 54.000 unit, dengan landbank sebesar 140 hektar, yaitu LRT City Bekasi – Eastern Green, LRT City Bekasi – Green Avenue, LRT City Jatibening, LRT City MTH, LRT City Tebet, LRT City Ciracas, LRT City Cibubur, LRT City Sentul, Adhi City Sentul, serta Member of LRT City - Grand Central Bogor, Member of LRT City - Cisauk Point, Member of LRT City - Oase Park.

Saat ini berbagai proyek properti TOD ADCP berada di posisi yang tepat bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari pengoperasian jalur LRT secara komersial pada Juni 2022 (Cibubur – Cawang, Cawang – Dukuh Atas, Cawang – Bekasi Timur). “Pengembangan ADCP lainnya juga terletak pada titik utama sistem Commuter Line dan Bus Rapid Transport (BRT) di mana kedua sistem transportasi tersebut beroperasi aktif,” jelas Rizkan.

Rizkan berharap, keberadaan hunian yang dekat dengan akses transportasi publik akan turut membantu masyarakat mengurangi biaya mobilitas, mengurai kemacetan di wilayah Jabodetabek, sekaligus menekan tingkat polusi udara. Dengan demikian, kondisi sosial ekonomi masyarakat akan turut meningkat dan berbagai program pemerintah menyelesaikan masalah transportasi akan efektif.

Berita Terkait