Mengenai kesiapan di masa depan, Aman menyebutkan bahwa OJK meyakini sektor keuangan di dalam negeri memiliki buffer yang cukup untuk menjaga stabilitasnya meskipun ada potensi konflik di Timur Tengah.

Pemberian insentif COVID-19 untuk sektor jasa keuangan non-bank ini diatur dalam Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor 55/KDK.05/2022 yang menetapkan kebijakan relaksasi bagi pembiayaan debitur targeted yang berstatus restrukturisasi COVID-19.

Nilai outstanding piutang pembiayaan restrukturisasi COVID-19 hingga Februari 2024 mencapai Rp6,41 triliun dari 172.150 kontrak

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae mengatakan bahwa dalam rangka mendorong transformasi BPR untuk menjadi lebih baik, pihaknya telah menjalankan amanat yang dicatut dalam Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).