RI Punya Potensi Listrik EBT Besar, Jokowi Minta Tidak Sembarang Digarap Asing

23 November 2021 18:31 WIB

Penulis: Daniel Deha

Editor: Laila Ramdhini

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas (Ratas) dalam rangka melakukan evaluasi Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Senin, 22 November 2021. (Tangkapan Layar YouTube Setpres.)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengungkapkan potensi energi terbarukan (EBT) di Indonesia mencapai 418 Gigawatt (GW). Ini merupakan kapasitas yang sangat besar untuk meningkatkan ketahanan energi dan sekaligus menekan emisi karbon.

"Potensinya sangat besar sekali. Tapi kita ini sudah lama dan sudah tanda tangan kontrak, pembangkit listrik tenaga uap sudah berjalan memakai batu bara," katanya dalam acara Peresmian Pembukaan The 10th Indonesia EBTKE ConEx 2021 di Jakarta, Senin, 22 November 2021.

Jokowi menjelaskan potensi EBT tersebut bersumber dari kekayaan alam Indonesia yang dapat berupa hydropower, geotermal, bayu, solar panel, biofuel, arus bawah laut, dan masih banyak sumber energi lainnya.

Khusus untuk hydropower, dia menyebut Indonesia memiliki 4.400 sungai besar maupun sedang yang dapat digunakan sebagai pembangkit tenaga listrik.

Kendati demikian, Jokowi meminta potensi kekayaan EBT Indonesia tidak sembarang digarap investor asing dan berujung pada peningkatan tarif listrik. Hal itu karena biaya pembangunan EBT juga sangat besar.

"Misalnya, investasi datang, kan harganya tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang membayar gap-nya ini? Tarif listrik naik? Juga tidak mungkin. Wong naik hanya 10 persen-15 persen saja demonya tiga bulan," katanya.

Baru-baru ini, investor Inggris menyatakan ketertarikan mereka untuk berinvestasi  di sektor EBT ketika bertemu dengan Jokowi di Glasgow, Skotlandia. Angka investasi yang sempat bocor disebut sebesar US$9,29 miliar setara Rp130,06 triliun.

Ketertarikan investor asing di sektor EBT tidak membuat Jokowi cepat tergiur. Dia tampaknya lebih hati-hati. Pasalnya, investasi tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi dari produk-produk energi fosil seperti batu bara.

"Kita sudah berbicara dengan World Bank, dengan investor dari Inggris juga waktu kita di Glasgow. Pertanyaannya pasti ke sana, siapa yang menanggung (gap) itu?" tandasnya.

Sebagai gambaran, suplai energi terbesar Indonesia saat ini masih bersumber dari energi batu bara sebesar 67%, kemudian diikuti oleh bahan bakar atau fuel 15%, dan gas 8%.

Kalkulasi Lebih Rinci

Jokowi mengatakan ke depannya pemerintah harus memiliki gagasan besar (grand design) terhadap pengembangan EBT.

Menurut dia, potensi EBT juga harus diikuti dengan skenario yang baik untuk masuk ke transisi energi. Artinya, perlu persiapan peta jalan yang jelas seperti pendanaan maupun investasi sehingga tidak membebankan negara.

"Saya minta kepada Bapak-Ibu sekalian, kita coba bersama-sama bagaimana skenario transisi energi ini bisa berjalan, lebih cepat lebih baik, tetapi hitungan-hitungan lapangannya memang harus dikalkulasi secara detail," papar Jokowi.

Jokowi secara khusus meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir agar memiliki skenario yang jelas dan detail mengenai EBT.

"Pertanyaannya, skenarionya seperti apa sekarang kita? Itu yang saya tugaskan kepada Pak Menko Maritim dan Investasi dan juga pada Pak Menteri ESDM, plus Menteri BUMN. Yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasinya yang riil," tandas Jokowi.

Jokowi berharap dalam kesempatan Presidensi G20 di Bali tahun depan, para pemimpin memiliki kesepakatan mengenai pendanaan dan skema yang jelas dan terukur mengenai pembangunan EBT, termasuk untuk konteks Indonesia.

"Saya tidak mau kita bicara lagi kayak dua tahun yang lalu, kayak setahun yang lalu. Saya ingin pertanyaannya ini: Ada kebutuhan dana sekian, caranya, scheme-nya, apa yang bisa kita lakukan? Kalau ada, berarti bisa menyelesaikan transisi energi. Kalau ndak, ya kita enggak usah bicara," pungkasnya.*

Berita Terkait