Resesi di Depan Mata, Indonesia Perlu Dorong Konsumsi

28 Juli 2020 14:04 WIB

Penulis: Ananda Astri Dianka

Bank Indonesia (BI) melaporkan Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Oktober 2020 mencatat inflasi 0,07% month-to-month (mtm), setelah mengalami deflasi berturut-turut pada tiga bulan sebelumnya. / Foto: Ismail Pohan – TrenAsia

JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia di dua kuartal 2020 telah menunjukkan adanya potensi resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sejumlah pengamat ekonomi menyebut salah satu cara untuk menghindari resesi adanya dengan menggenjot konsumsi.

Salah satu instrumen penggerak konsumsi masyarakat adalah stimulus berbentuk dana segar atau bantuan tunai langsung (BLT).

“Pemerintah perlu terus mengerakkan konsumsi untuk menghindarkan Indonesia dari resesi. Potensi Indonesia terkena resesi sendiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang diraih di Q1,” kata Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan, Selasa, 28 Juli 2020.

Jika menilik data kuartal pertama 2020, terjadi kontraksi pada kuartal I-2020 di level 2,97%, terkoreksi tajam sebesar 2% jika dibandingkan dengan kuartal IV-2019. Seperti yang sudah disebutkan di atas, kuartal II-2020 tercatat di level minus 4,3%, melewati proyeksi pemerintah yang semula diperkirakan minus 3,8%.

Dengan tekanan dalam pada semester pertama ini, kuartal III-2020 menjadi penentu resesi atau tidaknya Indonesia. Jika tren pelambatan masih terus terjadi, Pingkan menyebut ancaman resesi benar-benar dapat terjadi.

Kondisi Global

Resesi tidak hanya menjadi ancaman di Indonesia, namun juga semua negara di dunia. Kondisi ini juga terjadi secara global bahkan hingga ke negara yang menjadi mitra dagang strategis bagi Indonesia seperti Singapura dan juga Korea Selatan.

Bahkan, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia menyusut pada kuartal-II 2020 dan diperkirakan akan mencapai minus 4,3%.

Ditambah lagi dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin secara bulanan yang naik dari 25,1 juta menjadi 26,4 juta pada Maret 2020.

“Peningkatan angka ini tentu saja menggambarkan kelas menengah bawah yang terdampak oleh disrupsi ekonomi selama pandemi dan pada akhirnya masuk kelompok miskin,” tambah Pingkan.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa dari 115 juta orang atau sekitar 30 juta rumah tangga kelas menengah kebawah yang ada di Indonesia akan menjadi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi, termasuk dalam hal konsumsi.

Mengingat pentingnya BLT, Pingkan menegaskan bahwa pemerintah perlu memperjelas mekanisme pendataan dan tahapan pelaporan jika terjadi kendala teknis distribusi. Utamanya karena penyaluran BLT kerap kali tersandung masalah validitas data yang berakibat pada bermasalahnya akurasi penerima dan distribusi.

“Untuk opsi penyaluran melalui rekening ini agar cashless saya rasa cara yang baik,” tandas dia.

Akan tetapi, pemerintah perlu diperhatikan bank mana saja yang dapat melakukannya serta harus dikomunikasikan jauh-jauh hari kepada masyarakat. Hal ini dapat meminimalisir adanya korupsi maupun kendala penyaluran yang tidak terkoordinir dengan baik antara pusat dan daerah.

Berita Terkait