07 Maret 2023 17:00 WIB
Penulis: Debrinata Rizky
Editor: Yosi Winosa
JAKARTA - Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B Panjaitan mengungkapkan, keputusan terkait rencana impor KRL bekas dari Jerpang masih harus menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam 10 hari kedepan.
Pemerintah juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA).
"Kami pertama audit dulu mengenai kebutuhan kereta api dan aturannya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang tadi kita sudah sepakati subjek kepada hasil audit," ujar Luhut usai menggelar rapat koordinasi di kantor Marves pada Senin, 6 Maret 2023.
- Rekomendasi Film dan Series Netflix Terbaru Bulan Maret 2023
- Pemeliharaan Sistem Sebabkan Mobile Banking BCA Kerap Alami Gangguan
- 7 Rekomendasi Film dengan Rating Tertinggi Versi IMDb
Luhut menambahkan, BPKP juga nantinya yang akan bertolak langsung ke Jepang untuk memeriksa kondisi sampai dengan harga dari KRL yang akan diimpor ke Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkapkan akan mengaudit dahulu mana kereta yang bisa diretrofit dan mana yang harus diimpor.
Jika hasil audit BPKP menunjukkan kebutuhan mendesak untuk melakukan penggantian rangkaian KRL yang segera pensiun, pemerintah akan memprioritaskan opsi retrofit.
Adapun opsi retrofit adalah penambahan teknologi atau fitur baru pada sistem lama. Agus menambahkan adanya opsi tersebut memungkinkan penyerapan tenaga kerja kerja dalam prosesnya.
Sebelumnya, PT KCI berencana untuk melakukan impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023. PT KCI juga hendak mengimpor 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.
