JAKARTA - Adanya pandemi menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara sepanjang 2020. Padahal, penempatan PMI memiliki kontribusi terhadap perekonomian serta dalam perluasan kesempatan kerja.Pandemi berdampak pada penurunan jumlah penempatan PMI pada tahun 2020 sebesar 59% dan penurunan remitansi sebesar 17,5% dibandingkan dengan tahun 2019.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebanyak Rp372 miliar bagi PMI hingga Desember 2020."Untuk itu, pemerintah juga mendorong penempatan dan perlindungan terhadap PMI," kata Airlangga, dikutip dari Antara, Senin, 11 Oktober 2021.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/proyek-kereta-cepat-boleh-pakai-apbn-staf-erick-thohir-ungkap-alasannya">Proyek Kereta Cepat Boleh Pakai APBN, Staf Erick Thohir Ungkap Alasannya</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bali-dibuka-untuk-turis-asing-ap-i-siapkan-simulasi-penerbangan-di-bandara-ngurah-rai">Bali Dibuka untuk Turis Asing, AP I Siapkan Simulasi Penerbangan di Bandara Ngurah Rai</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/ridwan-kamil-siap-tawarkan-dua-kawasan-metropolitan-rebana-ke-investor-asing">Ridwan Kamil Siap Tawarkan Dua Kawasan Metropolitan Rebana ke Investor Asing</a></li></ul>Airlangga mengungkapkan sebelum pandemi, rata-rata remitansi PMI dari tahun 2015 hingga 2019 mencapai US$9,8 miliar per tahun, yang sebagian besar berasal dari Arab Saudi, Malaysia, dan Taiwan."Dengan demikian, pemerintah melalui Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) telah menerbitkan aturan tentang Pembebasan Biaya Penempatan PMI,” ujarnya.Menurut Airlangga, penerbitan peraturan tersebut dilandasi oleh besarnya potensi penempatan PMI juga dibarengi berbagai tantangan. Ia menjabarkan tantangan tersebut antara lain 63% PMI masih didominasi oleh pekerja dengan pendidikanSMP ke bawah, lebih dari 50% penempatan PMI bekerja pada sektor informal, serta penempatan PMI non prosedural.Melalui aturan tersebut, pemerintah membebaskan biaya penempatan bagi PMI pada 10 jenis jabatan yang cukup rentan, seperti pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia, juru masak, supir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, petugas ladang/perkebunan, dan awak kapal perikanan migran.Airlangga menyebutkan biaya yang dibebaskan seperti tiket keberangkatan dan pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, pelatihan kerja, sertifikat kompetensi, hingga akomodasi."Biaya pelatihan dan sertifikat kompetensi kerja akan dibebankan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan kerja," ucap dia.Namun, sambung dia, implementasi peraturan ini menemui beberapa tantangan, di antaranya ketersediaan dana daerah yang memadai untuk melaksanakan pembebasan biaya penempatan PMI serta memastikan agar Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) bertanggung jawab terhadap proses pemenuhan hak PMI selama bekerja.&nbsp;

LAILA.png

Nampak sejumlah pekerja di lokasi vaksinasi buruh di PT Victory Chingluh, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis 29 Juli 2021. Polri bersama Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar vaksinasi COVID-19 gratis untuk para buruh dengan target sebanyak 16 ribu buruh guna mendukung program percepatan vaksinasi nasional. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Vaksin Buruh Tangerang - Panji 5.jpg

Adanya pandemi menyebabkan terjadinya pembatasan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di beberapa negara sepanjang 2020.

Rekomendasi

Remitensi Pekerja Migran RI Anjlok 17,5 Persen, Pemerintah Siapkan KUR Rp372 Miliar