WhatsApp Image 2023-01-11 at 09.02.11.jpeg

JAKARTA - Keputusan pemerintah untuk menggelontorkan insentif kendaraan listrik senilai Rp1 miliar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai kurang ideal menyusul tingginya nilai anggaran yang diatur dalam PMK 49 Tahun 2023.Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan idealnya anggaran yang ada digunakan untuk memperbanyak transportasi publik, sehingga jumlah kendaraan motor dan kemacetan berkurang, bukan justru memberikan insentif kendaraan listrik untuk kepentingan pejabat saja."Kendaraan listrik dalam prosesnya dari mulai tambang nikel dan smelter tidak terlepas dari peningkatan emisi karbon, contohnya smelter nikel masih gunakan PLTU batu bara. Kemudian bauran energi dari pembangkit listrik nya juga dominan dari batu bara," katanya kepada&nbsp;TrenAsia.com, Selasa, 23 Mei 2023.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/waduh-daftar-domain-baru-google-dinilai-timbulkan-risiko-keamanan">Waduh, Daftar Domain Baru Google Dinilai Timbulkan Risiko Keamanan</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/menembus-garis-tren-resistance-ihsg-diprediksi-bergerak-menuju-uptrend">Menembus Garis Tren Resistance, IHSG Diprediksi Bergerak Menuju Uptrend</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/5-cara-hemat-menjalani-gaya-hidup-sehat">5 Cara Hemat Menjalani Gaya Hidup Sehat</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/manfaatkan-dana-ipo-trimegah-bangun-persada-nckl-berikan-pinjaman-rp-194-26-m-untuk-anak-usaha">Manfaatkan Dana IPO, Trimegah Bangun Persada (NCKL) Berikan Pinjaman Rp194,26 M untuk Anak Usaha</a></li></ul>Selain itu, cara lain adalah dengan percepatan pensiun PLTU batu bara sehingga emisi karbon bisa ditekan. Beberapa studi mengungkap dampak pensiun dini PLTU batu bara jauh lebih efektif dibanding menambah kendaraan listrikSebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tingginya anggaran pengadaan mobil dan motor listrik sebagai kendaraan dinas harus diambil pemerintah sebagai sebuah konsekuensi dari komitmen dalam mengatasi dampak perubahan iklimAnggaran tersebut disusun oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024. Anggaran pengadaan kendaraan dinas listrik berbasis baterai untuk PNS eselon I dan II tidak sama. Kendaraan dinas listrik yang diberikan kepada pejabat eselon II dipatok sebesar Rp746 juta.<ul><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/realisasi-pembiayaan-dari-sbn-capai-rp-243-9-triliun-melonjak-55-9-persen">Realisasi Pembiayaan dari SBN Capai Rp243,9 Triliun, Melonjak 55,9 Persen</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/kpk-panggil-dirut-kapal-api-buntut-korupsi-eks-bupati-sidoarjo">KPK Panggil Dirut Kapal Api Buntut Korupsi Eks Bupati Sidoarjo</a></li><li><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.trenasia.com/read/bri-catat-bisnis-wealth-management-tumbuh-19-96-persen-pada-kuartal-i-2023">BRI Catat Bisnis Wealth Management Tumbuh 19,96 Persen pada Kuartal I-2023</a></li></ul>Turut diatur pengadaan kendaraan listrik operasional kantor dalam aturan tersebut yang dipatok dengan harga Rp430 juta per unit, sedangkan motor listrik hanya dipatok dengan harga Rp28 juta per unit.Selain biaya pengadaan, pemerintah menganggarkan biaya perawatan tahunan mobil listrik pejabat negara sebesar Rp14,84 juta. Sementara itu, biaya perawatan mobil listrik pejabat eselon I dan II dianggarkan masing-masing sebesar Rp11,10 juta dan Rp10,99 juta per tahun. Biaya perawatan kendaraan listrik operasional dianggarkan sebesar Rp10,46 juta per tahun, dan motor listrik hanya sebesar Rp3,2 juta per tahun.

DREAN.png

Nampak sejumlah pengunjung tengah menyaksikan Pameran kendaraan listrik Periklindo Electric Vehicles Show (PEVS) 2022 di Hall C JIExpo Kemayoran yang menampilkan berbagai model kendaraan listrik terbaru, baik mobil, motor, maupun bus. Acara ini akan berlangsung hingga tanggal 31 Juli 2022. Foto : Panji Asmoro/TrenAsia

Pameran Kendaraan Listrik - Panji 5.jpg

Keputusan pemerintah untuk menggelontorkan insentif kendaraan listrik senilai Rp1 miliar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinilai kurang ideal menyusul tingginya nilai anggaran yang diatur dalam PMK 49 Tahun 2023.

Rekomendasi

Pengadaan Kendaraan Listrik untuk PNS Dinilai Kurang Ideal