JAKARTA - Ombudsman meyakini kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia sekarang ini bukan ulah mafia atau spekulan, melainkan disparitas harga yang lamban diatasi pemerintah. Ombudsman menilai sudah saatnya pemerintah mengatasi persoalan ini secara riil mengikuti fakta yang ada di lapangan.Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, menilai, mafia atau spekulan hanyalah ekses yang muncul memanfaatkan disparitas antara harga eceran tertinggi (HET) di pasar tradisional yang sulit diintervensi.&nbsp;Tingginya disparitas mengakibatkan pengawasan tidak efektif dan pemerintah kesulitan melindungi kelompok rentan.“Ombudsman melihat kelangkaan minyak goreng ini karena tingginya disparitas,” kata Yeka, dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (15/3/2022).Ombudsman membuat pemantauan secara serentak di 274 pasar di Indonesia. Hasilnya ditemukan adanya perubahan karakter pasar retail modern melaksanakan HET meskipun berjalan lamban.Per 14 Maret 2022 tingkat kepatuhan pasar modern menjual minyak goreng sesuai HET naik menjadi 78,94%. Sedangkan tingkat kepatuhan pasar tradisional turun dari 12,82% menjadi 4,22%.Yeka tidak menampik aktivitas spekulan&nbsp; memunculkan dugaan kelangkaan minyak goreng akibat penimbunan. Namun Ombudsman menilai mafia bukanlah akar masalah terjadinya kelangkaan dan kemahalan harga minyak goreng hingga sekarang.“Kalau di pasar modern bisa diintervensi sedangkan di pasar tradisional sulit, pelakunya sangat banyak, dan aktivitas spekulan ini yang memunculkan dugaan aktivitas penyelundupan minyak goreng,” ujarnya.Perbedaan DataYeka menyinggung upaya Kemendag mengatasi persoalan kelangkaan minyak goreng dengan mengalokasikan 30% total ekspor CPO melalui DMO tidak menjawab persoalan. Sebab total 415.787 ton CPO atau setara 461.985 kiloliter yang digelontorkan ke pasar dengan asumsi mencukupi kebutuhan masyarakat setiap bulannya belum mampu mengatasi kelangkaan minyak goreng.Ombudsman menduga hal tersebut terjadi akibat perbedaan data antara DMO dengan realisasinya. Untuk memastikannya, Ombudsman bakal memeriksa laporan dari distributor untuk memastikan angka gelontoran melalui DMO.“Ombudsman menduga kinerja DMO dari pemberian ijin ekspor sekitar 415.000 ton, kenapa minyak goreng masih langka? bisa jadi karena perbedaan data DMO yang dilaporkan dengan realisasinya,” ungkapnya.Dia juga mengungkapkan ironi yang muncul dari persoalan minyak goreng ini. Sebagai negara produsen sawit Indonesia tidak mampu mencukupi kebutuhan minyak goreng bagi konsumen dalam negeri.“Di tengah-tengah kecenderungan harga minyak goreng yang semakin meningkat, haruskah konsumen Indonesia menikmati harga minyak goreng yang mahal?” tutur Yeka.

RIZKY CHANDRA.png

Minyak goreng kemasan dua liter seharga Rp28.000 di pasar ritel modern Transmasrt Pluit Village

WhatsApp Image 2022-01-26 at 4.42.16 PM.jpeg

Ombudsman: Kelangkaan Minyak Goreng Bukan Ulah Mafia&nbsp;JAKARTA - Ombudsman meyakini kelangkaan minyak goreng yang terjadi di Indonesia sekarang ini bukan ula

Rekomendasi

Ombudsman Sebut Kelangkaan Minyak Goreng Bukan Ulah Mafia